hujair.sanaky@staff.uii.ac.id

MENATA ULANG PEMIKIRAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM ABAD 21

July 13th, 2012 · No Comments

Review Buku

MENATA ULANG PEMIKIRAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM ABAD 21 Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed

Oleh;

Immawati Muflichah, S.Ag[1]

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah

PENGANTAR SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

Dosen Pengampu:

Hujair AH Sanaky

A. Pendahuluan

Persoalan pendidikan seiring sejalan dengan persoalan kehidupan manusia. Artinya bahwa selama kehidupan manusia berjalan selama itu pula persoalan pendidikan menjadi perhatian serius bagi semua kalangan. Pendidikan adalah jantungnya kehidupan setiap bangsa, karena pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Bangsa maju adalah bangsa yang mengarusutamakan kepentingan pendidikan di atas kepentingan yang lain. Bangsa maju adalah bangsa yang memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal bagi warga negara.

Setiap negara di dunia ini pasti memiliki problem dalam mengelola pendidikan. Begitu pun Indonesia. Pendidikan Indonesia sampai sekarang pun masih meninggalkan persoalan yang kadang mengundang pro dan kotra bagi masyarakat Indonesia. Contohnya: masalah Ujian Nasional (UN) yang dianggap tidak memegang prinsip keadilan bagi semua peserta didik di sekolah Indonesia, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang terkesan adanya kastanisasi pendidikan, Pendidikan Nasional yang tidak mengapresiasi pengembangan karakter peserta didik, dan persoalan-persoalan lainnya. Selain masalah internal, secara global, posisi pendidikan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain.

Pada tanggal 2 Nopember 2011, UNDP mengeluarkan Daftar Human Developtmen Index (HDI) dan Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 negara. HDI Bidang Pendidikan, Indonesia No.119 dari 187 Negara. Di Asia Pasifik, Indonesia No.12 dari 21 Negara. Di bidang Kesehatan, Indonesia No.118 dari 187 Negara. Di Asia Pasifik, Indonesia No.11 dari 21 Negara, dan Income Percapita Indonesia, No.122 dari 187 Negara. Sedang di Asia Pasifik, Indonesia No.9 dari 21 Negara.[2] Ukuran penilaian HDI adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui income per kapita. Di lihat dari hasil HDI tersebut, khusus bidang pendidikan, Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain, dan bahkan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, maupun Australia.

Dari sinilah pentingnya bagaimana bangsa Indonesia harus melakukan perubahan dan pengembangan dunia pendidikan agar bangsa ini semakin maju dan sejahtera. Pendidikan merupakan langkah utama untuk pengembangan SDM agar bangsa ini semakin berkembang. Salah satu tokoh pendidikan nasional yang mencoba melakukan perubahan adalah Mastuhu, dalam bukunya Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21. Sebenarnya, kritik yang disampaikan Mastuhu dalam buku ini adalah salah satunya tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam UU SPN No. 2 Tahun 1989 yang menurutnya masih terkesan tidak demokratis[3] atau sudah “ketinggalan kereta api”, sudah tidak mampu lagi melayani tantangan jamannya[4].

Walau pun sejarah lahirnya buku ini seiring dengan lahirnya UU Sisdiknas No..20 Tahun 2003, tapi Mastuhu tidak menyinggung sama sekali UU Sisdiknas terbaru ini. Hal ini dimungkinkan UU Sisdiknas 2003 belum disahkan, sehingga kritikan yang diberikan Mastuhu masih pada UU SPN No. 2 Tahun 1989. Apakah kritik ini masih relevan atau tidak, itu tidak penting dibicarakan di sini, tapi penulis menangkap kritik-kritik yang disampaikan Mastuhu bukan hanya terkait UU SPN No. 2 Tahun 1989 tapi juga dibahas persoalan-persoalan dunia pendidikan menghadapi era globalisasi.

B. Permasalahan

Ada beberapa permasalah yang diangkat dalam buku Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21. Dalam review ini tidak akan menampilkan semua persoalan di atas, tapi persoalan-persoalan pendidikan yang sampai sekarang masih relevan dan hangat dibicarakan. Ada tiga pokok persoalan yang akan dibahas dalam review ini, yaitu Sistem Pendidikan Nasional pada UU SPN No. 2 Tahun 1989, Bagaimana Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu pada abad 21, dan Prospek Politik Pendidikan Nasional.

C. Pembahasan

1. Sistem Pendidikan Nasional

a. Diskriminasi Pendidikan

Persoalan yang masih relevan adalah pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang tidak demokratis. Misalnya, Mastuhu memberikan contoh kasus penyelenggaran pendidikan yang tidak demokratis seperti adanya Sekolah/ Perguruan Tinggi Swasta (S) dan Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri (N). Sekolah “S” dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: Terdaftar, Diakui, dan Disamakan dengan Sekolah “N”. Perguruan “N” dibiayai oleh pemerintah, sedangkan perguruan “S” dibiayai oleh masyarakat sendiri. Hanya sebagian kecil anak bangsa yang dapat diterima di perguruan “N”, sebagian mereka berada di perguruan “S”. (Hal. 33) Akhirnya Sekolah “S” kekurangan dana, sarana/fasilitas dari pemerintah karena sebagai besar perhatian pemerintah kepada sekolah “N”. [5]

Kritik Mastuhu terkait perlakuan diskriminatif ini untuk saat ini masih juga relevan. tapi terkait pendanaan, pemerintah sekarang telah mengganggarkan Dana BOS sebagai dana operasional bagi penyelenggaran pendidikan, baik swasta maupun negeri, walau pun jumlahnya berbeda, tapi pemerintah pusat sudah ada perhatian bagi sekolah swasta, selain itu juga ada Sertifikasi Guru bagi guru Negeri dan Swasta sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Untuk saat ini, penyelenggaran pendidikan model SBI, bisa juga dikatakan sebagai tindakan diskrimatif pemerintah, hingga akhirnya pemerintah sekarang melakukan kajian ulang sekolah model RSBI/SBI. Kebijakan RSBI/SBI memang terkesan terjadinya kastanisasi pendidikan, sebagaimana bahasa Mastuhu, terjadinya diskriminasi pendidikan., pendidikan terkesan ekslusif dan elite bagi the have student (siswa kaya)[6]. Hal ini bisa dilihat bagaimana pemerintah memberikan pelbagai fasilitas dan dana yang besar bagi sekolah model RSBI/SBI berbeda dengan sekolah reguler lainnya, atau bahkan sekolah swasta.

b. Kurikulum yang Fragmentaris (terpecah-pecah)

Mastuhu berpendapat bahwa kurikulum atau bahan ajar pendidikan nasional masih terkesan fragmentaris (terpecah-pecah), kurang kontinuasi atau berkelanjutan dan kurang konsisten. Padahal tuntutan zaman modern, kurikulum harus memenuhi sifat-sifat integrality, holistic, wholistic, continuity, dan consistency – utuh, satu kesatuan, menyeluruh, berkesinambungan, dan ajeg, serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, pasar, dan pengembangan IPTEK. Dalam kaitannya dengan agama, ilmu (umum) dan agama diajarkan terpisah, materi agama diajarkan secara fragmentasi. Terdapat dikotomi (pemisahan) antara ilmu agama dan umum. [7]

Akibatnya, materi ajar lepas dari nilai agama dan hanya mampu mengembangkan Kecerdasan Akal (intelektual) (IQ, Intelengencia Quotient) dan tidak menyentuh Kecerdasan Emosi (EQ, Emotional Quotient) dan Kecerdasan Spiritual (SQ). Dalam zaman modern ini, harapkan ketiga kecerdasan ini bersumber dan berkembang dalam RQ, Religious Quotient. Kecerdasan akal (IQ) bersifat rasional, logis, dan harus menurut hukum sebab-akibat dan probabilitas dan predictive. Kecerdasan Emosional (EQ) bersifat intuitive. Kecerdasan Spiritual (SQ) akan mampu mengantar peserta didik menangkap makna kebenaran dari hati nurani, sedangkan Kecerdasan Religius (RQ), peserta didik mampu menagkap hikmah kehidupan dan memahami sunnatullah (hukum alam).[8]

Kritik Mastuhu di atas masih relevan sampai sekarang, di mana dunia pendidikan nasional terlalu disibukkan persoalan pendidikan yang hanya menekankan pada kemampuan kognitif saja, misalnya UN dijadikan sebagai standar kelulusan dan kecerdasan peserta didik. Ada stigma negatif bagi peserta didik yang nilai UN-nya rendah, padahal UN hanya mengukur kecerdasan IQ saja. Padahal kita tahu, selain kecerdasan IQ masih banyak kecerdasan-kecerdasan yang lain sebagaimana dikenal dengan teori Multiply Intelligences, Kecerdasan Majemuk yang ditelorkan oleh Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind yang diterbitkan pada tahun 1983. Menurut Gardner ada Sembilan kecerdasan, yaitu Kecerdasan Linguistik (bahasa), Logis-Matematis, Visual-Spasial (kemampuan berpikir menggunakan gambar), Musikal (music), Kinestetik-Tubuh, Interpersonal (Sosial), Intrapersonal, Naturalis, dan Kecerdasan Eksistensial.[9]

2. Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21

Menurut Mastuhu, setidaknya ada 16 syarat penyelenggaraan pendidikan bermutu, yaitu[10]:

a. Paradigma Akademik: Para penyelenggara pendidikan dituntut memiliki visi, misi, orientasi, tujuan, strategi mencapai cita-cita pendidikan yang diselenggarakannya.

b. Tata Among: Governance. Meliputi struktur organisasi lembaga pendidikan lengkap dengan unit-unit kerjanya, posisi, peran, dan otoritas kewenangan masing-masing.

c. Demokrasi Pendidikan. Demokrasi memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan kesempatan yang sama dan adil, menghormati harkat dan martabat sesama manusia, dan peluang kerjasama yang dapat menenangkan semua pihak. Tidak terjadinya diskriminasi pendidikan.

d. Otonom. Pendidikan bermutu harus otonom. Misalnya penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah dan sekolah berbasis masyarakat (school based management and school based community). Dengan otonomi, penyelenggaraan pendidikan dapat menetapkan, mencari, dan mengelola dana, sumber daya manusia dan asset-asetnya sendiri.

e. Akuntabilitas. Penyelenggara wajib melaksanakan penyelenggaraan sekolah secara terbuka dan bertanggung jawab akan mutunya pada semua pihak terkait: siswa, orang tua, pemerintah, masyarakat, dan pasar atau pengguna jasa pendidikan lainnya.

f. Evaluasi Diri. Penyelenggaraan pendidikan bermutu diperlukan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan secara konsisten dalam periode-periode tertentu oleh institusi agar diketahui kelemahan, penyimpangan, kekuatan, dan peluang bisa diperbaiki.

g. Akreditasi. Jika evaluasi diri merupakan penilaian dari dalam, maka akreditasi merupakan penilaian dari pihak luar dalam rangka memberikan pengakuan akan mutu pendidikan.

h. Kompetensi. Kemampuan (kompetensi) yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu di abad mendatang, yaitu: memahami Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, menangkap makna perubahan, menerima pendapat dari luar, memprediksi apa yang bakal terjadi jika telah terjadi berdasarkan fakta, data, dan bukti-bukti empiris, menyusun kurikulum yang bermutu, dan lain sebagainya.

i. Kecerdasan. Mengembangkan kecerdasan IQ, EQ, SQ, dalam satu wadah Kecerdasan Agama (RQ). (hal.97) RQ, Religious Quotient, dimaksudkan bahwa semua kecerdasan baik IQ, EQ, SQ, bersumber pada spiritual yang tauhid, yaitu agama-agama langit bukan agama-agama yang dibuat manusia[11]. Dengan RQ diharapkan orang mampu memahami hikmah sesuatu, semua hal pada akhirnya diyakini berawal dari Tuhan, berproses menurut hokum-Nya, dan berakhir pada kebenaran-Nya.

j. Kurikulum. Kurikulum meliputi rancangan seluruh mata pelajaran yang akan diberikan, lengkap dengan isi, dan implementasinya. Meliputi kesesuaian visi, misi, orientasi, tujuan, lengkap dengan kecerdasan komplit (IQ, EQ, SQ, RQ).

k. Metologi Pembelajaran. Metodologi pembelajaran yaitu proses bagaimana mengajar belajar atau “learn how to learn”. Metodologi pembelajaran yang terbaik adalah yang mampu mengembangkan semangat dan kemampuan belajar lebih lanjut. Caranya, melalui dialog atau diskusi.

l. Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan pendidikan bermutu sangat tergantung pada jumlah atau mutu civitas akademika: siswa dan guru, pimpinan, seluruh tenaga kependidikan, seperti: pustakawan, laboran, karyawan, dan lain-lain.

m. Dana. Penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak mungkin dapat dicapai tanpa tersediannya dana dan sarana yang lengkap dan canggih. Bahkan terkesan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mahal dan menggunakan fasilitas atau alat-alat yang mahal pula.

n. Perpustakaan, Laboratorium, dan Alat Pembelajaran. Perpustakaan dan laboratorium sangat penting untuk mencapai pendidikan bermutu. Sebagaimana fokus pembelajaran “learn how to learn”, belajar bagaimana belajar yang baik.

o. Lingkungan Akademik (Academic Athmosphere). Lingkungan akademik biasa disebut Kampus Akademik. Yang dimaksud dengan “kampus” di sini meliputi bangunan atau tata ruang fisik dan non fisik dan system kehidupan akademik di mana civitas akademika melakukan interaksi

p. Kerja Jaringan (Network). Penyelenggara pendidikan bermutu dituntut mampu bekerja dalam jaringan. Tidak ada suatu kekuatan pun yang mampu berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan yang lain.

3. Prospek Politik Pendidikan Nasional

Menurut Mastuhu, Indonesia di abad mendatang telah berubah dengan cepat. Sedikitnya telah muncul sembilan ketegangan kehidupan yang makin mendesak untuk dipecahkan, yaitu[12]:

a. “Lokal” vs “Nasional” vs “Global”. Bagaimana orang “local”, dan “nasional” mampu menjadi warga “global” tanpa tercerabut dari akarnya atau tanpa kehilangan jati dirinya.

b. “Individual” vs “Universal”. Bagaimana agar individu dimana pun berada mampu memasuki dunia global lengkap dengan nilai-nilai universal tanpa kehilangan nilai-nilai luhurnya, sebagai manusia.

c. “Tradisional” vs “Modernitas”. “Modernitas” tidak mungkin ada tanpa “tradisional”, dan “tradisional” akan sia-sia dan tidak berdaya tanpa membuka diri dan siap memasuki “modernitas”.

d. “Jangka Pendek “ vs “Jangka Panjang”. Membuat program jangka pendek tetap dalam bingkai program jangka panjang yang menjadi cita-cita negara dan nilai kemanusiaan-universal dalam era globalisasi.

e. “Kebutuhan Pemerataan” vs “Kebutuhan Bersaing”. Konsep “win-win solution” dalam persaingan. Meskipun demikian, kesenjangan (tidak merata) masih ada.

f. “Kebutuhan Menguasai IPTEK Canggih dengan Cepat” vs “Kemampuan Mencerna yang Rendah dan Peluang yang Sempit”. IPTEK berkembang dengan cepat tetapi SDM masih rendah dan kemiskinan merupakan masalah pelik yang harus dipecahkan.

g. “Kebutuhan Pendekatan Keseragaman dan Otoriter” vs “Kebutuhan Pendekatan Keragaman dan Demokratis”. Sampai akhir abad 20 sistem pendekatan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia didominasi oleh pendekatan keseragaman (etatisme) lengkap dengan kekuasaan birokrasi yang ketat (otoriter). Tuntutan luar negeri dan dalam negeri akan pendekatan yang semakin beragam dan demokratis.

h. “Pendidikan sebagai Proses Pengucilan” vs “Pendidikan sebagai Proses Demokratisasi”. Masyarakat industry yang kapitalis dan materialistis besar kontribusinya pada proses alienasi atau “terkucilkan”. Padahal, pendidikan ditujukan untuk menumbuhkembangkan perilaku/ kepribadian demokratis.

i. “Kebutuhan Moral Spiritual” vs “Kebutuhan Materi”. Oleh karena itu, system pendidikan nasional yang dibutuhkan pada abad mendatang yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan IQ, tapi juga EQ, SQ, dan RQ.

D. Simpulan

Dalam buku, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, Mastuhu berpendapat bahwa UU SPN No. 2 Tahun 1989 sudah “ketinggalan kereta”, sudah tidak mampu lagi melayani tantangan zamannya, baik tantangan internal (kebutuhan dalam negeri) maupun tantangan eksternal (dalam menghadapi tantangan globalisasi). Sistem pendidikan nasional berorientasi pada kepentingan kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu. Pemerintah “Orde Baru” yang berkuasa selama 32 tahun, dari tahun 1966-1998. Sistem pendidikan nasional ini diselenggarakan dengan manajemen yang sangat sentralis dan seragam lengkap dengan semangat etastism yang sangat kuat berlaku di seluruh pelosok tanah air tanpa menghiraukan keragaman kepentingan, kebutuhan dan kemampuan serta peluang daerah-daerah. Sebaliknya, “Era Reformasi” atau “Era Pasca Orde Baru” menuntut pendidikan yang diselenggarakan secara desentralisasi, lengkap dengan kemandirian dan keterbukaan sesuai dengan keragaman daerah-daerah dan golongan-golongan masyarakat. Oleh karena itu “mind set lama”, yaitu tata piker lama sebagaimana tertuang dalam UU SPN No. 2 Tahun 1989 tersebut, harus diganti dengan “mind set baru”.[13]

Kritik Mastuhu di atas memang lebih diperuntukkan bagi UU SPN No. 2 Tahun 1989. Sejak tahun 2003, Indonesia sudah memiliki UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagai ganti UU SPN No. 2 Tahun 1989. Tetapi, walau pun sudah ada UU Sisdiknas baru, persoalan pendidikan di Indonesia masih saja terjadi, misalnya penyelenggaraan UN, kebijakan RSBI/SBI, Dana BOS, dan lain sebagainya.

Di samping itu, dalam bukunya, Mastuhu memberikan gambaran bagaimana merancang pendidikan bermutu dalam menghadapi era globalisasi. Ada 16 syarat yang setidaknya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan bermutu untuk menyongsong masa depan, yaitu: paradigm akademik, tata among, demokrasi pendidikan, akuntabilitas, evaluasi diri, akreditasi, kompetensi, kecerdasan, kurikulum, metodologi pembelajaran, SDM, Dana, Perpustakaan, Laboratorium, dan Alat Pembelajaran, Lingkungan akademik, dan kerja jaringan (network).

Catatan penting dari pemikiran Mastuhu yang sangat relevan dengan perkembangan pendidikan masa sekarang yang menekankan pendidikan karakter, yaitu bagaimana pendidikan masa depan dapat memberikan pelayanan yang mengapresiasi kecerdasan komplit peserta didik, yaitu IQ, EQ, SQ, dan muaranya pada RQ.

Daftar Pustaka

Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003).

Rose, Colin dan J. Nicholl, Malcolm, Accelerated Learning For The 21st Century, Cara Belajar Cepat Abad XXI, (Bandung: Nuansa, 2002)

W. Gunawan, Adi, Born to be a genius, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

http://datakesra.menkokesra.go.id/.../human_developement_index_2011. Diunduh pada Rabu, 6 Juni 2012 jam.11.01 WIB.

http://duniabaca.com/pengertian-dan-karakteristik-agama-samawi-dan-ardhi.html). Diunduh pada Rabu, 6 Juni 2012, jam.11.36 WIB.[1] Immawati Muflicah, S.Ag (NIM. 11913116), adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. review buku menata ulang pemikiran sistem pendidikan nasional dalam abad 21, Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Sistem Pendidikan Islam, dosen pengampu: Hujair ah Sanaky.

[2] http:// datakesra.menkokesra.go.id/.../human_developement_index_2011. Diunduh pada Rabu, 6 Juni 2012 jam.11.01 WIB.

[3] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 36.

[4] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 145.

[5] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 32-33

[6] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 34

[7] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 38

[8] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 38-29

[9] Baca bukunya, Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning For The 21st Century, Cara Belajar Cepat Abad XXI, (Bandung: Nuansa, 2002), hlm. 59-60 atau Adi W. Gunawan, Born to be a Genius, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 133-134.

[10] Baca Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 66-124

[11] Agama samawi atau disebut juga agama langit, adalah agama yang dipercaya oleh para pengikutnya dibangun berdasarkan wahyu Allah. Beberapa pendapat menyimpulkan bahwa suatu agama disebut agama Samawi jika: Mempunyai definisi Tuhan yang jelas, Mempunyai penyampai risalah (Nabi/Rasul), Mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam Kitab Suci. Di dunia ini agama-agama besar yang dianggap agama samawi diantaranya Yahudi, Kristen, Islam. Kebalikan dari agama samawi adalah Agama Ardhi. Misalnya agama budha yang diciptakan Sidharta Gautama, maupun agama-agama yang lain, seperti Hindu, Konghucu, Shinto, dan lain-lain. (http://duniabaca.com/pengertian-dan-karakteristik-agama-samawi-dan-ardhi.html) Diunduh pada Rabu, 6 Juni 2012, jam 11.36 WIB.

[12] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 125-131.

[13] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 146-147

Tags: artikel · Uncategorized

0 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment