hujair.sanaky@staff.uii.ac.id

Entries Tagged as 'artikel'

Satria Umami; ALIRAN ALIRAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

July 16th, 2012 · No Comments

MAKALAH

ALIRAN ALIRAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN

ISLAM DI INDONESIA

Oleh:

Satria Umami

NIM: 10913170

Disusun untuk memenuhi tugas

Materi Kuliah Pengantar Pendidikan Islam

Dosen Pengampu:

Hujair AH. Sanaky

I. PENDAHULUAN

Dalam pandangan islam, pendidikan sangat mempengaruhi dalam memberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang oleh karena itu ajaran islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan kewajiban bagi pria dan wanita dan berlangsung seumur hidup,semenjak dari buaian hingga ajal dating kedudukan tersebut secara tidak langsung telah menempatkan pendidikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan manusia. (more…)

Tags: artikel

M. Yunus; PEMIKIRAN PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

July 16th, 2012 · No Comments

MAKALAH

PEMIKIRAN PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh:

M. Yunus

disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah

PENGANTAR SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

Dosen Pengampu:

Hujair AH Sanaky

A. Pendahuluan

Membincangkan pendidikan berarti membincangkan masalah diri manusia sendiri sebagai makhluk Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi khalifah-Nya di muka bumi dalam kerangka mengabdi kepada-Nya. Pendidikan Islam dikaitkan dengan konsepsi kejadian manusia yang dari sejak awal kejadiannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna yang dibekali potensi hidayah akal dan ilmu, maka itu merupakan proses panjang yang tidak berkesudahan sehingga siap untuk memikul amanat Tuhan dan tanggung jawab, sepanjang dunia masih ada. Oleh sebab itu problematika pendidikan Islam yang muncul selalu complicate serumit persoalan manusia itu sendiri.[1] Problem pendidikan Islam mulai pengertian pendidikan, tujuan, materi dan strategi pendidikan-pengajarannya hingga lembaga penyelenggara pendidikan Islam, yang muncul dari masa ke masa, dikaji dan dicari jawabannya selalu berkembang dan melahirkan pemikiran-penting seiring dengan perkembangan zaman, peradaban dan produk-produknya, khususnya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh bagi eksistensi dan peran pendidikan Islam di masyarakatnya. (more…)

Tags: artikel

SUBUR; AKTUALISASI PENDIDIKAN ISLAM

July 16th, 2012 · No Comments

Book Review

PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM :

MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA; DRS. HUJAIR AH. SANAKY, MSI.

AKTUALISASI PENDIDIKAN ISLAM

DALAM MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA[1]

Oleh:

SUBUR

NIM. 11913122

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah

PENGANTAR SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

Dosen Pengampu :

Hujair AH. Sanaky

A. Pendahuluan

Pada era reformasi[2] ini, masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupan. Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebaagian pejabat pemerintah, politisi, cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang masyarakat madani (sebagai terjemahan dari kata civil society). Tampaknya, semua potensi bangsa Indonesia dipersiapkan dan diberdayakan untuk menuju masyarakat madani yang merupakan cita-cita dari bangsa ini. Masyarakat madani diprediski sebagai masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Demikian pula, bangsa Indonesia pada era reformasi ini diarahkan untuk menuju masyarakat madani, untuk itu kehidupan manusia Indonesia akan mengalami perubahan yang fundamental yang tentu akan berbeda dengan kehidupan masayakat pada era orde baru. Kenapa, karena dalam masyarakat madani yang dicita-citakan, dikatakan akan memungkinkan “terwujudnya kemandirian masyarakat, terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan (pluraliseme)”, serta takwa, jujur, dan taat hukum. (more…)

Tags: artikel

KHOIRUNISA KHANIFAH; MAZHAB PENDIDIKAN KRITIS

July 16th, 2012 · No Comments

Resume Buku

Mazhab Pendidikan Kritis

(Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan)[1]

Dr. M. Agus Nuryatno

Oleh :

Khoirunisa Khanifah
NIM: 11913117

makalah ini disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah

PENGANTAR SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

Dosen Pengampu:

Hujair AH Sanaky

A. PENDAHULUAN

Pendidikan kritis (critical pedagogy) adalah mazhab pendidikan yang meyakini adanya muatan politik dalam semua aktivitas pendidikan. Henry Giroux menyebut mazhab ini dengan pendidikan radikal (radical education), sedangkan Paula Allman menyebutnya dengan pendidikan pendidikan revolusioner (revolutionary pedagogy). Mazhab ini tidak merepresentasikan satu gagasan yang tunggal dan homogen. Namun, para pendukung mazhab ini disatukan dalam satu tujuan yang sama, yaitu memberdayakan kaum tertindas dan mentransformasi ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat melalui media pendidikan (Peter McLaren,1998). (more…)

Tags: artikel · Uncategorized

MASA ORIENTASI SISWA DAN MASA PERKENALAN MAHASISWA

July 13th, 2012 · No Comments


MASA ORIENTASI SISWA DAN MASA PERKENALAN MAHASISWA

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN TANPA KEKERASAN

Oleh:

Hujair AH. Sanaky[1]

Abstrak

Stop kekerasan dalam dunia pendidikan, karena tidak sesuai dengan visi dan misi pendidikan. Untuk melaksanakan pendidikan tanpa kekerasan diperlukan penanaman nilai-nilai, perilaku prasosial, mendisiplinkan peserta didik dengan cara yang positif, mengajari cara-cara menyelesaikan masalah konflik tanpa kekerasan dengan diikuti pedoman yang jelas, mengikat bagi guru dan peserta didik. Harus dilakukan kontrol terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan siswa dan mahasiswa yang berpotensi kekerasan baik fisik maupun verbal. Kegiatan siswa maupun mahasiswa yang berindikasi, berpotensi kekerasan, harus dihentikan dan diberikan sanksi yang tegas.

Kata kunci: Stop kekerasan dalam dunia pendidikan”

Pendahuluan

Dalam menyambut kedatangan siswa dan mahasiswa baru, tiap tahun ajaran baru selalu dihadapakan dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan kampus yang dikenal dengan istilah MOS dan di Perguruan Tinggi dikenal ”Masa Perkenalan Mahasiswa” (Pekan Ta’aruf). Bagi siswa di sekolah, orang tua selalu disibukan dengan berbagai permintaan yang aneh-aneh dari panitia MOS, seperti penggaris ”warna hitam” dengan ukuran tertentu, minuman miniral 700 mg, dan lain-lain. Mahasiswa baru diminta oleh ”senior” atau ”panitia Pekan Ta’aruf” untuk selalu mencari sesuatu ”diluar kewajaran” dengan wantu yang cukup pendek. Orang tua siswa dan mahasiswa baru, selalu disibukan, dihadapkan pada persoalan klasik, terstruktur, membudaya, mendarah daging, dilembaga pendidikan di Indonesia, yang sebenarnya tidak memiliki dampak terhadap kepribadian siswa dan mahasiswa baru ketika mengikuti pelajaran dan kuliah, setelah mengikuti MOS dan Pekan Ta’aruf.

MOS dan Pekan Ta’aruf didesain sedemikian rupa sebagai ajang ”pengenalan sekolah” dan ”kampus”, dengan berbagai kegiatan, berupa kegitan baris-berabris, berlari-lari, bernyanyi-nyanyi, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, bakti sosial, ada hukuman, kegiatan mengumpulan sesuatu yang ditentukan panitia, dan sebagainya yang dianggap oleh ”desainer” kegiatan tersebut dianggap sebagai ajang pembentukan kepribadian siswa dan mahasiswa yang akan masuk sekolah dan kampus. Tapi sayangnya, sering terjadi kekerasan verbal (tidak langsung) dan kekerasan fisik (langsung) yang memiliki dampak yang sangat ”menyedihkan” bagi lembaga pendidikan kita di Indonesia.

Pada awal tahun siswa dan mahasiswa baru, orang tua, siswa dan mahasiswa selalu disibukkan untuk mencarikan sesuatu yang ditentukan oleh panitia atau senior yang kadang-kadang tidak wajar, seperti mencari jenis ikan yang beratnya ditentukan, membawa dot, memberi nama julukan pada diri sendiri, menirukan suara binatang tertentu, berbicara dengan tembok, membuat topi dari bola, membuat topi dari koran di atasnya ditempelkan balon, membuat tas dari kardus, mencarikan suatu jenis makanan yang tidak ada merknya atau sudah langkah, mencari pisang ”gandeng”, dan sebagainya. Bila seorang siswa atau mahasiswa tidak memenuhi permintaan tersebut akan diberikan hukum dan hukumannya selalu tidak mendidik.[2] Terdengar suara ”bentakan” dari panitia atau senior yang begitu keras, terdengar suara pukulan didinding begitu keras, dan lain-lain perilaku panitia dan senior terhadap yuniornya atau siswa dan mahasiswa baru.

Dalam kegiatan tersebut, siswa wajib memegang ular dari berbagai ukuran, agar berani, tapi ketika ditanya reporter salat satu siaran TV, bila diluar ketemu ular gimana sikapmu, jawab siswa tidak tahu. Dipihak lain siswa juga ”dihipnotisme” agar siswa mandiri, kata seorang guru, akibatnya siswa menangis, terharu, agar siswa bersikap baik, pola ini sebagai nuansa baru dalam MOS, kata gurunya, tapi ketika seorang siswa ditanya reporter, apa pengaruhnya, jawabannya tidak ada yang dirasakan (pengaruh) terhadap dirinya. Tetapi ada yang lebih menarik dalam pandangan konsep pendidikan, kata seorang guru, kegiatan-kegiatan dalam MOS agar ”mengubah kebiasaan buruk” siswa. Hal ini menunjukkan paradigma yang dibangun lembaga pendidikan dan para guru bahwa anak yang berasal dari Sekolah Lanjutan Pertama, selalu membawa ”kebiasaan buruk”. Betapa ”buruk”nya paradigma-persepsi yang dibangun lembaga pendidikan dan para gurunya terhadap siswa yang akan masuk Sekolah Lanjutan Atas (SMA).

Dalam situasi seperti itu, memang terlihat yunior (siswa) tidak berdaya, dibuat tidak kritis, karena tidak memiliki hak untuk membantah, hak demokrasi, humanisnya terabaikan. Alasan mendasar bersifat klasik dan tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah ”penggembelengan” mental dan perilaku, Apakah benar seperti itu, pola dan strategi penggembelengannya? Maka secara jujur dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut di atas (memegang ular, dihipnotis, beratribut yang aneh-aneh, dan sebagainya) bila ditropong dengan menggunakan ”kacamata” pedagogik, tanpaknya tidak memiliki nilai-nilai ”educatif”, tidak memiliki nilai ”mendidik”, nilai pembinaan, tetapi hanya mengandung nilai-nilai ”kelucuan”, tapi sebenarnya juga ”tidak lucu”, menyedihkan bahkan membahayakan dan mengaburkan ”nilai-nilai pembianaan” disuatu lembaga pendidikan.

Penggembelengan ataukah Perilaku “Feodalisme”

Dunia pendidikan Indonesia antara apa yang diidealkan (das solen) dangan realitas di dunia (das sein) sering berbeda. Nilai-nilai ideal tersebut telah disosialisasikan dan ditransferkan pada peserta didik, seiring dengan itu kekerasan-pun sering terjadi dalam dunia pendidikan, yang mengembangkan nilai-nilai normatif ideal tersebut. Memang tak seorang pun menginginkan terjadinya tindak kekerasan, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Tetapi mengapa masih dijumpai perilaku kekerasan?[3] Apakah ada sesuatu yang salah ataukah memeng demikian rapuhkah dunia pendidikan di Indonesia, sehingga kekerasan[4] sering terjadi, cenderung selalu meningkat, baik itu kekerasan guru terhadap murid, perkelahian antar pelajarn, perkelahian antar mahasiswa, kekerasan terjadi dalam kegiatan siswa dan mahasiswa, seperti Masa Orientasi Siswa (MOS) dan Masa Perkenalan Mahasiswa. Kegiatan-kegiatan MOS dan Pekan Ta’aruf tersebut seakan-akan sudah membudaya, menjadi culture di lembaga-lembaga pendidikan pada setiap tahun ajaran baru. Orang tua dan masyarakat selalu disibukan dengan kegiatan tersebut dan selalu kita membaca dan mendengar berita tentang aksi kekerasan baik bersifat verbal maupun fisik, bahkan sampai merenggut nyawa. Namun pertanyaan kenapa praktek kekerasan terus menerus terjadi di dunia pendidikan kita? Apa penyebabnya? Apakah ada sesuatu yang salah dari sistem pendidikan kita?

Telah terjadi perilaku “feodalisme” dalam dunia pendidikan. Perilaku ini masih tumbuh subur, dimulai dari kegiatan yang disebut MOS dan OSPEK, atau sejenisnya, yang telah mengekalkan “culture” praktek “feodalisme” di lembaga pendidikan yang berbuntut pada perilaku kekerasan. Sebenarnya institusi pendidikan berfungsi sebagai lembaga pendidikan untuk membentuk manusia-manusia merdeka berjiwa demokratis, humanis, “kenapa” konsep “feodalisme” pertama kali ditanamkan ketika anak mulai “mengenal sekolah” dan “mengenal kampus”. Apapun alasannya apakah kegiatan tersebut untuk ajang perkenalan ataukah membangun mental-kepribadian untuk siap masuk sekolah atau kuliah, kegiatan tersebut telah membangun sikap “feodal” untuk pertama kalinya siswa mengenal Sekolah Lanjutan Atas dan kampus.

Kelemahan mendasar dalam konteks ini adalah penegakkan hukum dalam kegiatan tersebut masih sangat minimal. Inilah kemudian melanggengkan seluruh struktuk dan praktek kekerasan yang terjadi dalam kegiatan tersebut di lembaga-lembaga pendidikan. Katakan saja, kontrol dan pengawasan institusi pendidikan, kepala sekolah, guru, rektor, dekan, ketua program studi, sangat lemah, bahkan mungkin saja tidak ada, sehingga lembaga pendidikan secara institusional maupun pimpinannya secara personal tidak mengetahui praktek “kekerasan” dan bahkan perilaku “premanisme” yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya. Dari realitas tersebut, harus ada keberanian melakukan tindakan melawan praktek kekerasan, terus menerus disuarakan, baik di forum seminar, diskusi, atau bila perlu menggugat[5] dan menghentikan kegiatan tersebut.

Berkembangnya kekerasan dalam dunia pendidikan juga terjadi karena sistem yang telah melembaga, sehingga menjadi suatu cultur organisasi, tersistematis, terstruktur dalam lembaga pendidikan. Tesa ini dapat dapat dibuktikan dengan melihat fenomena yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan dengan merajalelannya “irasionalitas” bentuk kekerasan dalam pendidikan, menunjukkan betapa lemahannya sistem pendidikan kita. Kelemahan sistem ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan dalam lembaga pendidikan yang diakibatkan oleh tidak jelasnya visi pendidikan. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka perilaku dan tindak kekerasan dalam pendidikan tidak dapat diatasi, daftar kekecewaan juga diperpanjang dengan munculnya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknom guru dan murid, bahkan di lingkungan kampus ada kekerasan secara turun-temurun yang disebut dengan kegiatan “perploncon” dilakukan oleh senior pada yuniornya secara tersistematik dan tersktruktur.

Agar perilaku kekerasan dalam dunia pendidikan dapat diredam, harus ada visi pendidikan yang jelas dan sistem pendidikan yang terbuka atas kontrol publik. Mayarakat mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan, pembinaan dalam lembaga pendidikan. Orang tua murid dan mahasiswa harus tahu apa manfaat kegiatan MOS dan Pekan Ta’aruf tersebut terhadap “kompetensi” yang akan dimiliki peserta didik. Di sini diperlukan keterbukaan lembaga-lembaga pendidikan terhadap keingintahuan masyarakat. Maka untuk menciptakan lembaga pendidikan terbuka atas control publik, dibutuhkan tiga syarat; pertama, dibutuhkan figur pemimpin yang berkarakter, mempunyai visi pendidikan yang jelas, dapat menciptakan struktur dan kultur pendidikan yang sehat;[6] kedua, memiliki kemampuan managemen memadai untuk mengatur dan mengontrol berbagai kegiatan siswa di sekolah; ketiga, setiap lembaga pendidikan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada pemangku kepentingan, yaitu orangtua dan masyarakat;[7] dan keempat, secara terbuka dapat menerima kritik, saran perbaikan dari pengguna prodak pendidikan.

Institusi pendidikan merupakan sebuah ranah (domain) sosial, diharapkan mampu berperan sebagai kawah candradimuka untuk lahirnya intelektualitas, moralitas, orde kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, demokrasi, kebebasan dan perdamaian. Bila demikian, maka perilaku kekerasan, premanisme, tidak harus terjadi dalam berbagai kegiatan di lingkunagn lembaga pendidikan. Padahal lembaga pendidikan diharapkan mampu mambangun dan membentuk karaktek dan kepribadin bangsa (nation and character building),[8] membangun moral keagamaan, demokrasi, kebebasan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Pembentukan karakteristik dan kepribadian bangsa merupakan hal yang sangat penting bahkan sangat mendesak, agar masyarakat memiliki keadaban (civility), yang merupakan suatu ciri dari masyarakat madani demokrasi dan beradab. Upaya ke arah ini harus dilakukan melalui kegiatan dan aktivitas pembinaan yang menyenangkan, memanusikan, memberdayakan potensi siswa dan mahasiswa. Lembaga atau institusi pendidikan dieksplisitkan sebagai center of excellence bagi terwujudnya pembedayaan potensi manusia dan humanisme. Hal ini menunjukkan sebuah institusi pendidikan berarti sebuah lingkungan yang jauh lebih berwibawa dibandingkan dengan lingkungan pabrik, bengkel, pasar, hotel, atau dibandingkan barak militer. Ini karena secara eksistensial, setiap manusia dalam lingkungan pendidikan didorong untuk mengenal hakikat kemanusiaan dirinya secara utuh, potensi dirinya dengan berbagai varian potensi yang dimiliki, belajar menerima keberadaan orang lain dengan prinsip “teposelira”. Itulah mengapa pembudayaan akal budi dalam dunia pendidikan seiring sejalan dengan pengukuhan hati nurani dan dalam dunia pendidikan itulah intelektualitas berfungsi merawat hati nurani,[9] dan merawat perilaku.

Karakter bangsa kita, sesungguhnya adalah bangsa yang berbudaya tinggi, bangsa berbudi halus, bangsa yang toleran, bangsa yang tepaselira, menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Katakan saja, para leluhur, nenek moyang kita, telah meninggalkan instrumen-instrumen budaya, bahasa, budi pekerti, sopan santun, tenggang rasa, sesungguhnya tidak untuk menjadikan anak bangsa ini berjiwa keras, hoby, suka pada kekerasan, brutal, premanisme, dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa mutiara-mutiara instrumen tersebut sekan-akan hilang, teggelam ditelan masa dari kehidupan bangsa ini, bila kita menyaksikan berbagai tayangan televisi, berbagai berita di media cetak, mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dilakukan di lembaga pendidikan dan masyarakat.[10] Apakah konsep pendidikan kita tidak mampu membangun karaktek bangsa berbudaya tinggi, berbudi halus, toleran, tepaselira, menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebebasan.

Pemerintah telah merespon persoalan di atas dengan pelbagai peraturan perundangan yang lebih responsif, seperti UU Perlindungan Anak (UU PA), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RKDRT). Kenyataannya tidak secara otomatis akan menghapus tindak kekerasan bahkan kejahatan kemanusiaan tersebut, bahkan terkesan terus berlanjut, intensitasnya makin meningkat dengan motif semakin beragam, bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Artinya, di era modern, reformasi dan globalisasi ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat ironis, menyedihkan dan memalukan menimpa bangsa kita “terutama” dalam dunia pendidikan. Tentu saja sangat tidak sesuai dengan tujuan, visi dan misi pendidikan nasional bangsa ini yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia Pancasilais yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut sangat mulia, tapi pendidikan dengan bentuk kekerasan yang ada di bangsa kita ini selalu saja ada dan tanpaknya belum dapat terselesaikan dan hilang.[11]

Dari tahun ke tahun, tanpaknya kekerasan yang terselubuh dalam kegiatan MOS dan Pekan Ta’aruf, kekerasan dalam pembelajaran, dalam proses pendidikan, tidak semakin berkurang, tetapi meningkat. Kekerasan telah terjadi di masyarakat dan lembaga pendidikan, baik yang bersifat verbal maupun kekerasan fisik yang selalu merebah dan ditayangkan oleh beberapa stasium TV, seakan-akan perilaku kekerasan sudah melembaga dan terstruktur. Ada apa dengan bangsa ini, apakah pilar-pilar budaya, moral, etika, akhlak sudah hilang dari kehidupan bangsa ini. Mengapa dan kenapa kekerasan ada di mana-mana dan terjadi di mana saja. Apakah sistem pendidikan kita tidak mampu lagi menghasilkan manusia-manusia yang berbudaya, berbudi, bermoral, berakhlak, ataukah pendidikan budi pekerti yang mendidik kehalusan, sopan santun, menghormati hak-hak asasi, seakan-akan hilang dari lembaga-lembaga pendidikan. Apakah sekolah-sekolah hanya mengajarkan pendidikan budi pekerti dalam bentuk “pendidikan kognitif” semata atau mungkin saja di sekolah-sekolah sudah hilang atau kelihatan tidak diajarkan lagi. Sehingga lahir anak bangsa yang tidak perduli dengan orang lain, keras, kurang santun, yang penting apa mau kita, harus diikuti dan tidak boleh dihalang-halangi atau dibatas-batasi. Bila demikian kondisnya, maka bangsa ini dalam kondisi sakit, kita harus sedih dan prihatin, sebab kerinduan pada perilaku bangsa yang tidak primitive, tidak brutal, tidak bar-barian, tidak demonstrative, tapi perilaku bangsa yang berbudaya, santun, penuh toleransi menjadi kian terasa.

Berbagai tindak kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan kita itu jelas memprihatinkan, mengharukan dan bahkan memalukan. Menggambarkan tindakan primitifisme, bar-barianisme, brutalisme, dan sebagainya predikat untuk itu. Para pelajar (siswa dan mahasiswa) merupakan generasi penerus bangsa ini, mereka adalah para calon pemimpin bangsa negara ini. Bila awal masuk sekolah, masuk kampus, semasa belajarnya, mereka terbiasa dengan perilaku kekerasan, baik aktif (terlibat langsung) maupun pasif (menyaksikan), dapat dipastikan cara-cara kekerasan itu pulalah yang akan mereka tempuh untuk menyelesaikan segala perbedaan ketika mereka sudah di masyarakat atau di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.

Bila semua ini terus berlangsung di institusi-institusi pendidikan kita, lantas apa jadinya bangsa dan negara ini. Hukum hanya akan menjadi asesoris. Sedangkan yang berlaku hukum rimba, adu otot, dan anarkisme. Berbeda pendapat tentu saja boleh, berunjuk rasa juga boleh, bahkan yang terakhir ini merupakan salah satu ciri demokrasi. Yang tidak boleh adalah menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kekerasan dan anarkisme. Barangkali ada baiknya, bila tema-tema seperti demokrasi, menghargai pendapat orang lain, dan penyelesaian perbedaan pendapat dijadikan kurikulum di kampus-kampus dan sekolahan kita. Faktor lain, orang tua, pimpinan lembaga pendidikan, dosen, guru-guru, pemimpin bangsa, harus menjadi teladan terlebih dulu. Perlu diberlakukan kontrol sosial dengan cara memberi ”sanksi” kepada siswa yang melanggar aturan atau tata tertib sekolah harus sudah sesuai, tapi saja, efektivitasnya masih dipertanyakan, karena sangat terkait dengan lingkungan di dalam dan di luar sekolah yang mendukung tujuan hukuman tersebut. Maka dalam upaya membentuk perilaku yang berkaitan dengan pendidikan moral dan kedisiplinan merupakan pembahasan yang banyak dikaji dalam pendidikan. Cara yang biasa digunakan adalah dengan menghukum siswa mulai dari yang ringan berupa ungkapan verbal yang “menyakitkan”, hingga tidak jarang siswa mendapatkan hukuman fisik yang tidak sepadan dengan kesalahan siswa. Pendidikan semestinya dapat memberikan pencerahan dan bimbingan terhadap hukuman yang belum humanis. Pendekatan dan strategi yang dilakukan tersebut memang berbeda dengan konsep pendidikan konvensional tentang reward and punishmen yang pada dasarnya berfungsi sebagai sebagai reinforcerment.

Terjadinya Kekerasan

Ada beberapa indikator model kekerasan yang dapat diamati sebagai proses terjadinya kekerasan, yaitu

(1) Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat dilihat dan diamati secara langsung, seperti perkelahian, tawuran, bentrokan massa, dan yang berkaitan dengan tindakan fisik lainnya;

(2) Kekerasan tertutup, kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara tersembunyi, seperti mengancam dan intimidasi;

(3) Kekerasan agresif, kekerasan dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan mendapatkan seseuatu, seperti perampokan, pemerkosaan, dll.

Ketiga indikator model kekerasan di atas, selalu menjadi langganan dalam dunia pendidikan kita saat ini, tetapi tidakan kekerasan tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif.

Namun tak dapat dihindari, di lembaga pendidikan ternyata masih menyimpan dan sering terjadi tindakan yang sifatnya ”destruktif”. Beberapa analisa yang dapat diajukan untuk mencermati pemicu terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan, adalah:

(a) Kekerasan dalam dunia pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman terutama berupa hukuman fisik.

(b) Kekerasan dalam dunia pendidikan dapat terjadi akibat buruknya sistem dan kebijakan dunia pendidikan yang berlaku. Kurikulum dunia pendidikan di negeri ini ternyata lebih mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan aspek pendidikan yang efektif sehingga proses humanisasi dalam pendidikan menjadi sesuatu yang jauh dari harapan. Mengabaikan pendidikan budi pekerti yang mendidik kehalusan, sopan santun, menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati hak-hak asasi.[12]

(c) Mungkin saja sistem pendidikan kita menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, tidak kritis, bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengandalkan kepentingan sekelompok kecil rakyat Indonesia.[13]

(d) Kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang sarat dengan aksi-aksi kekerasan dan ditayangkan secara berlebih-lebihan.

(e) Kekerasan dalam pendidikan merupakan cerminan dalam perkembangan kehidupan masyarakat kita yang mengalami transformasi begitu cepat sehingga membuka ruang bagi timbulnya sikap ”instant solution”.

(f) Kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.[14]

Bagaimana Pendidikan Meredam Kekerasan

Pendidikan adalah suatu proses menaburkan benih-benih budaya dan perdaban manusia yang hidup dan dihidupi oleh nilai-nilai atau visi yang berkembang dan dikembangkan di dalam suatu masyarakat. Inilah pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan.[15] Pendidikan dalam perspektif UU 20 Tahun 2003, didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[16] Dalam perspektif yang sama, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Begitu mulia tunjuan pendidikan nasional tersebut diselenggarakan di Indonesia, yang tersurat dalam UU tersebut. Namun pertanyaannya, kenapa praktek kekerasan itu terus menerus terjadi di masyarakat dan di dunia pendidikan kita? Apakah ada sesuatu yang salah dari sistem pendidikan dan kehidupan kita di Indonesia? Bila dicermati, ada beberapa penyebab yang dapat mendasarinya, yaitu:

(1) Dari pengajar itu sendiri, masih cukup banyak para pengajar, bahkan di sekolah-sekolah negeri yang cukup ternama, melakukan praktek kekerasan seperti menampar, menjewer atau mencubit dan yang paling sering dilakukan adalah intimidasi secara psikologis kepada para peserta didiknya;

(2) Terjadi perilaku feodalisme, perilaku ini masih tumbuh subur di hampir seluruh lembaga pendidikan. Perilaku ini dimulai dengan dari kegiatan yang namanya MOS, OSPEK dan atau sejenisnya. Tendensinya adalah mengekalkan praktek feodalisme di lembaga pendidikan yang berbuntut pada perilaku kekerasan. Kegiatan tersebut harus ditinjau kembali, karena seharusnya institusi pendidikan berfungsi membentuk manusia-manusia merdeka yang berjiwa demokratis. Kenapa konsep feodalisme, pertama kali ditanamkan ketika anak mulai sekolah dan masuk kampus. Apapun alasannya untuk pengenalan dan membangun mental untuk siap masuk sekolah atau kuliah, kegiatan tersebut membangun sikap ”feodalisme” untuk pertama kalinya, maka harus ditinjau kembali atau dihentikan sama sekali;

(3) Penegakkan hukum yang masih minimal, inilah yang kemudian melanggengkan seluruh struktuk dan praktek kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan. Kontrol dan pengawasan institusi pendidikan sangat lemah, sehingga lembaga pendidikan secara institusional maupun pimpinannya secara personal tidak mengetahui praktek kekerasan dan premanisme yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya.

(4) Bagi orang tua, perlu melakukan control dan pengawasan terhadap putra-putrinya. Orang tua diharapkan dapat membuka komunikasi dua arah yang jujur dan terbuka untuk anak menjadi penting dan perioritas. Harus ada keberanian melakukan tindakan untuk melawan praktek kekerasan, terus menerus disuarakan, baik di forum kumpul-kumpul, seminar, diskusi, atau bila perlu menggugat.[17]

Mamang harus ada upaya dan usaha untuk; men-stop kekerasan dalam dunia pendidikan, karena tidak sesuai dengan visi dan misi pendidikan; anak harus dipandang sebagai siswa, sebagai guru, sekaligus sebagai teman; guru sebagai tenaga profesioal dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memanusiakan, dan memberdayakan potensi anak dengan memperhatikan varian kecerdasan anak; strategi pembelajaran yang digunakan diupayakan agar menciptakan setting pembelajaran dan lingkungan belajar yang ramah, tidak ada ketegangan dalam pembelajaran sehingga memudahkan anak menerima informasi yang disampaikan; perlu reformulasi tentang reward dan punishment dalam praktik pendidikan di keluarga, sekolah dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam dan dilakukan secara bertahap serta disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan;[18] diperlukan penanaman nilai-nilai dan perilaku prasosial, mendisiplinkan peserta didik dengan cara yang positif, mengajarinya menyelesaikan masalah konflik tanpa kekerasan dengan diikuti pedoman yang jelas dan mengikat bagi guru dan peserta didik, serta pengawasan kooperatif oleh komunitas sekolah, orangtua dan tokoh masyarakat. Hal ini semestinya dilakukan agar dapat mengatasi tindak kekerasan, seperti tawuran antar pelajar dan tindak kejahatan serta kekerasan lain yang sering terjadi di sekolah dan luar sekolah.

Dari mana harus dimulai untuk meredam perilaku kekerasan yang membudaya ini. Menurut penulis, harus dimulai dari tiga lingkungan pendidikan yaitu mulai dari lingkungan rumah atau keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pertama, lingkungan rumah atau keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku. Orang tua mulai melakukan pembiasaan perilaku, contoh-contoh perilaku yang baik, dengan pembiasaan sikap moral, akhlak, sopan santun, menciptakan sikap disiplin, sikap menghargai sesamanya, sikap menghargai pendapat walaupun berbeda, menghormati yang tua, menyangi yang muda, dan menghindari tindakan kekerasan dalam lingkungan keluarga. Sudah barang tentu dalam pembelajaran di lingkungan keluarga, anak cenderung mencontoh perilaku yang terjadi di rumah, menjadi kebiasaan, menjadi perilaku, dan membudaya.

Tapi disisi lain, banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Hal itu merupakan bagian dari upaya mendisiplinkan anak. Tapi mereka sendiri lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Bila dicermati, “kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga menduduki porsi terbesar dalam kasus kekerasan yang menimpa anak-anak pada rentang usia tiga sampai 18 tahun”. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, tentu saja anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut.[19] Pada hakekatnya, kekerasan orang tua terhadap anaknya boleh saja dilakuakan, asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dengan dalih supaya anak patuh pada orang tua. Hakekat anak adalah titipan dari sang Ilahi, mestinya harus kita jaga sebaik mungkin dan sudah seharusnya kita didik setinggi mungkin jangan samapai telantarkan.[20]

Kedua, di lingkungan sekolah, berusaha membangun dan mengembangkan rana kognitif, afeksi, dan psikomotorik anak dalam pembelajaran. Para guru berusaha membangun model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centre) dengan mengoptimal semua potensi siswa, memanusiakan, menyenangka dengan memperhatikan varian kecerdasan yang dimiliki siswa. Menurut Howard Gardner dalam bukunya Multiple Intelligences, dikutip Seto Mulyadi, menyatakan bahwa skala kecerdasan yang selama ini dipakai ternyata memiliki banyak keterbatasan sehingga kurang dapat meramalkan kinerja yang sukses untuk masa depan seseorang. Menurut Gardner, kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur: kecerdasan matematika-logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musikal, kecerdasan visual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan inter-personal, kecerdasan intra-personal, dan kecerdasan naturalis.[21] Dengan mengetahui varian kecerdasan tersebut, para guru didorong untuk dapat memahami jenis kecerdasan murid-muridnya, sekaligus dapat mengajarkan meteri pelajaran dan mengembangkan serta memberdayakan murid-muridnya sesuai dengan jenis kecerdasan tersebut.

Respons sekolah terhadap fenomena kekerasan sendiri bermacam-macam. Beberapa sekolah yang sangat maju sudah menciptakan sistem yang cukup efektif untuk mengurangi insiden-insiden kekerasan dan memberi dukungan pada korban kekerasan. Tapi sampai kini ada sejumlah guru masih menganggap atau merasa bahwa hukuman fisik sebagai strategi dalam pembelajaran untuk menegakkan wibawa guru di mata murid. Maka, guru sengaja membuat atau mengkondisikan suasana agar murid takut pada guru. Maka setelah terkondisi rasa takut, si murid akan mau melaksanakan perintah gurunya. Menurut guru, yang penting si murid tidak berani berkutik di hadapan guru demi wibawa. Bahkan sangat ironis sekali, ada sebagian guru yang bangga jika ditakuti murid. Paradigma hukuman menjadi fenomena bagi sebagian guru yang kurang percaya diri dan kurang mampu untuk mengelola pembelajaran, sehingga menurut mereka "tanpa hukuman, murid tidak akan disiplin," murid tidak patuh, kata guru yang masih menggunakan cara kekerasan dalam memberi pelajaran kepada siswa.

Kekerasan dalam dunia pendidikan tampaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

(1) Menyiksa fisik yakni menyakiti siswa dengan cara menjewer, menendang, memukul, menempeleng, mencubit, sampai menjambak rambut. Konon strategi ini digunakan oleh guru zaman penjajahan sampai beberapa waktu kemudian. Kini, guru membawa kayu atau alat pemukul lainnya untuk menyakiti fisik siswa bukan zamannya lagi. Mestinya hukuman menyehatkan fisik si anak atau yang bersifat mendidik -- membuat siswa lebih pintar dengan hukuman, bukan malah membuat si anak harus berobat gara-gara hukuman. Keberhasilan masa lalu dengan kekerasan bukan terletak pada cara kekerasan itu, melainkan motivasi peserta didik memang tinggi dalam belajar.

(2) Membunuh karakter dengan meneror mental si anak. Misalnya, anak tidak mengerjakan perkejaan rumah langsung dihukum, anak tidak diberikan ikut pelajaran gara-gara terlambat, tanpa ditanyakan terlebih dahulu penyebab keterlambatan itu; anak tidak diberikan ikut pelajaran gara-gara belum bayar uang sekolah, padahal bayar uang sekolah bukan urusan anak, menjadi urusan orangtua, kalau belum bayar uang sekolah mestinya orangtualah yang dipanggil ke sekolah untuk memberikan keterangan soal keterlambatan pembayaran.[22]

Cara-cara yang dilakukan tersebut telah menutup komunikasi, menutup dialog, menutup diskusi dengan siswa yang berkait dengan kesalahan yang dilakukan. Anak harus menerima hukuman, padahal mereka ingin menyampaikan kejadian yang sesungguhnya. Dalam kondisi ini, bahkan bukan si anak saja yang menjadi sasaran maran dan dimaki, tapi kadang orangtua pun disebut-sebut dan diseret-seret dalam kasus siswa di sekolah. Apa begitu diajar sama orangtuamu? Saya tidak peduli walau orangtua-mu berpangkat tinggi sekalipun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa guru itu sudah arogan, kehilangan kendali, dan kehilangan akal dalam mendidik. Kondisi ini menunjukkan sikap guru yang kehabisan akal, kurangan ide, kurang strategilah yang masih menggunakan kekerasan dalam mendidik dan menyelesaikan masalah siswanya. Pembelajaran dengan strategi kekerasan sudah waktunya untuk ditinggalkan, dihentikan, sebab refrensi (landasan teori) yang mendukungnya sulit ditemukan, dan bahkan tidak ada dalam kamus teori pendidikan dan teori mendidik. Sebuah gagasan maupun strategi pembalajaran akan dianggap baik jika ada teori yang mendukung, seperti halnya dalam karya tulis ilmiah.[23]

Proses pendidikan dan pengajaran di sekoalah harus mengembangkan konsep pendidikan ”humanis”, pemberdayakan potensi anak, dan dilakukan dalam pembelajaran, sebab pendidikan adalah ilmu normatif. Fungsi institusi pendidikan menumbuhkan etika dan moral subjek didik ke tingkat yang lebih baik dengan cara atau proses yang baik pula serta dalam konteks positif. Sebab dalam realitas di lingkungan pendidikan kita, masih ada beberapa bentuk kekerasan yang masih merajalela merupakan indikator bahwa kegiatan pendidikan kita masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan disinilah urgensinya humanisasi pendidikan. Konsep humanisasi pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa yang cerdas nalar-pengetahuan, cerdas emosional, cerdas spiritual, bukan malah menciptakan individu-individu yang berwawasan sempit, tradisional, pasif, tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Perilaku kekerasan pada dasarnya adalah insting ”primitf manusia” untuk bertahan hidup dan menunjukan kekuatan dan kekuasaan serta sebagai saluran ekspresi dan emosi yang terpendam. Pertanyaannya, kenapa insting ”primitf manusia” dapat terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, sehingga terjadi dekadensi ”kemanusiaan”. Tanpaknya Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Presiden diharapkan dapat meng”humanisasi” kembali dunia pendidikan kita.[24] Tapi seiring dengan terbentuknya Tim tersebut, kekerasanpun masih sering terjadi di lingkungan pendidikan kita, menjadi kebiasaan, hal biasa, membudaya, dan berulang-ulang terjadi dunia ”pendidikan kedinasan” milik pemerintah yang sering ditayangkan di TV pada acara-acara kegiatan mahasiswa baru. Pada konteks ini, diperlukan kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan siswa dan mahasiswa perlu dilakukan secara terus menerus. Tanpak konsep MOS, Pekan Ta’aruf, dan apapun namanya untuk kegiatan calon mahasiswa baru, perlu perubahan paradigma dengan mengembangkan konsep humanisme, demokratis, bertujuan untuk mengoptimalkan, mengembangkan potensi, membentuk karaktek dan kepribadin bangsa (nation and character building), membangun moral dan etika sosial-keagamaan, calon siswa dan calon mahasiswa. Ini berarti desain kegiatan tersebut perlu direformasi total dengan melakukan kegiatan yang bertujuan membentuk ”karakter” dan ”kepribadian” calon siswa dan mahasiswa untuk masuk ke dunia sekolah dan kampus.

Ketiga, di lingkungan masyarakat, di mana tempat anak belajar bersosialisasi, belajar bergaul, mengenal kebiasaan, mengenal aturan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak cenderung meniru kebiasaan atau contoh-contoh yang diperoleh di lingkungan masyarakat. Mungkin saja bagi sebagian orang, menganggap kekerasan yang terjadi di masyarakat adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan adalah bagian dari dinamika kehidupan dalam bermasyarakat, tapi mungkin saja, mereka lupa bahwa di lingkungan masyarakat adalah tempat anak bersosialisasi, bermasyarakat, bergaul, yang akan membentuk sikap dan tingkah laku seseorang.

Hal-hal yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah bentuk tindakan yang dapat berupa kekerasan verbal, seperti ejekan, hinaan, fitnah, mengancam, dan membuat komentar-komentar berbau rasis, dan kekerasa secara mental atau psikologis, seperti mengucilkan, mempermalukan di depan umum, meneror lewat telepon genggam, membentak, dan sebagainya, serta tindakan fisik, memukul, menampar, menendang, meludahi, dan sebagainya. Memang pelaku biasanya sengaja menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, untuk mendapatkan kepuasan karena merasa lebih berkuasa sehingga target biasanya orang yang lebih lemah dan tidak cukup memiliki dukungan sosial untuk melawan.[25] Hal lain adalah perilaku para pemimpin masyarakat dan tokoh panutan sendiri juga tidak memberi contoh yang baik.

Peran media, terutama TV dan Surat Kabar pun ikut menyebarkan kekerasan, berlomba-lomba ”mengeksplitir” berbagai berita bentuk kekerasan. Dalam siaran TV kita dapat menyaksikan para tokoh berdebat, saling mengancam, untuk mempertahan pandangan dan prinsipnya, seakan-akan menarik, tapi memalukan. Tayangan TV juga selalu menayangkan perkelahian antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa, perkelahian antar desa, perkelahian antar sporter bola, pengrusakan rumah warga karena berbeda aliran, perkelahian antar anggota demostrasi yang menuntut pembubar suatu aliran tertentu. Berita-berita tersebut didesain sedemikian besar-besaran, ditayangkan secara berulang-ulang, dibeberapa stasiun siaran TV, seakan-akan tidak ada ruang untuk berita lain, sehingga menjadi semakin menarik pemirsa. Tanpaknya bentuk perilaku kekerasan menjadi tontonan, komoditas tersendiri yang dapat dijual di tengah masyarakat. Sunggung ironisnya bangsa ini, medianya kurang selektif terhadap hal-hal yang tidak perlu diekspolitir secara besar-besaran dan berlebih-lebihan. Contoh lain, kasus sex ”beberapa artis” ”dibloap” sedemikain gencar dan besar-besaran, sehingga berpengaruh terhadap anak-anak dibawah ”umum”, yang topik cerita mereka tentang siaran berita sex, bahkan memburu video tersebut. Sungguh ironisnya bangsa ini, siaran dan tayangan TV-nya kurang atau dapat ”dikatakan tidak” memiliki rasa perduli terhadap nilai-nilai pendidikan dalam siaran dan tayangan mereka atau siaran dan tayangan tidak memiliki kandungan ”educatif” yang dapat mendidik anak bangsa ini. Pertanyaannya, seberapa efektitas undang-undang penyiaran di nagara ini atau mungkin perlu melakukan reformasi total terhadap undang-undangan penyiaran di nagara ini. Sebab muncul ”rumor” disebagai kecil masyarakat bahwa yang diadili bukan ”artis” yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi stasiun siaran TV dengan reporternya yang harus diadili, karena telah berlebih-lebihan memperbesar persoalan tersebut, dengan mendatangkan ”para ahli” berdiskusi dalam tayangannya, sebenarnya tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi menambah ”buming” persoalan tersebut di pemirsa dengan tidak memandang faktor umum yang menyaksikan siaran dan nilai-nilai pendidikan dalam siaran dan tayangan tersebut.

Dari pemikiran di atas, hemat penulis masyarakat harus melakukan pengawasan atau kontrol publik terhadap kegiatan ektrakurikuler di sekolah dan kampus, agar perilaku primitifisme, bar-barianisme, brutalisme, dalam lingkungan masyarakat terdidik harus dapat dikekang atau dihilangkan sama sekali. Para pelajar (siswa dan mahasiswa) pada awal memasuki sekolah dan kamupus harus dikenalkan dengan konsep humanisme, demokrasi, konsep manusia berkarakter dan berbudaya, sebagai calon pemimpin bangsa negara ini. Tetapi bila pada awal masuk sekolah, masuk kampus, semasa belajarnya, sudah terbiasa dengan perilaku kekerasan, baik aktif, maupun pasif, dapat dipastikan cara-cara tersebut pulalah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan segala perbedaan ketika mereka sudah di masyarakat atau di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Diperlukan kontrol dan pengawasan secera terus menerus terhadap kegiatan ektrakurikuler siswa dan mahasiswa. Katakan saja, konsep MOS, Pekan Ta’aruf, apapun namanya untuk kegiatan calon mahasiswa baru, perlu dilaukan perubahan paradigma untuk mengembangkan konsep pengetahuan, sikap, skills, membangun konsep humanisme, demokratis, dengan tujuan membentuk “karaktek” dan “kepribadin” bangsa, membangun moral dan etika sosial-keagamaan calon siswa dan calon mahasiswa untuk masuk ke dunia sekolah dan kampus.

Penutup

Kata akhir dari tulisan ini, segera hentikan bentuk kekerasan apapun, baik dilingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ciptakan budaya yang santun dan sopan, berbudi halus, sikap toleran dan tepaseliro. Pendidikan kita harus mampu melahirkan manusia-manusia yang berbudaya, berbudi, bermoral, berakhlak. Oleh karena itu, pendidikan budi pekerti yang mendidik kehalusan, sopan santun, menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati hak-hak asasi, harus didesan dalam kurikulum l pendidikan yang lebih bersifat aaplikatif.

Kegiatan ”Masa Orientasi Siswa” (MOS) dan ”Pekan Ta’aruf Mahasiswa” perlu ditinjau kembali. Buatkanlah aturan yang ketat dan pengawasan dari kepala sekolah, rektor, dekan, ketua prodi, guru dan dosen untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut. Bila tidak, kegiatan tersebut harus dihentikan, karena tidak ”memiliki dampak posetif” dalam perkembangan pengetahuan, kepribadian, sikap, dan keterampilan siswa ataupun mahasiswa ketika mengikuti pendidikan di sekolah dan di kampus.

Para guru harus menghentikan paradigma hukuman fisik sebagai strategi dalam pembelajaran untuk menegakkan wibawanya di mata murid. Hentikan paradigma kegaiatan MOS yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Ciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, memanusiakan, dan memberdayakan potensi anak. Pendidikan budi pekerti dan melalui keteladanan seorang guru di sekolah ataupun pembinaan yang lebih intesif terhadap kegiatan-kegiatan siswa dalam wadah ekstrakurikuler kiranya dapat mencegah aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kalangan pelajar. Pemerintah atau KPI harus dapat menunjukkan taringnya dalam menindak tegas stasiun-stasiun siaran televisi yang masih menayangkan acara yang mengandung kekerasan atau perilaku-perilaku amoral lainnya.

DAFTAR BACAAN

Anwari WMK, Sebuah Refleksi http://www.jubilee-school.net/jubilee/index. php?option=com_ content& task=view&id= 213&Itemid=38, access, selasa, 3/2/2009, jam. 05.00 wib.

Artikel: Pendidikan tanpa Kekerasan From:http://beutyreligi. wordpress. Com/2007/06/07/pendidikan-tanpa-kekerasan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.45 wib.

Assegaf, Abd. Rachman, dkk, Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan, Ringkasan Laporan Hasil Penelitian "Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan" http://www.ditpertais.net/istiqro/ist02-03.asp, access, selasa, 3/2/3009, jam. 11.45 wib

Guru Gunakan Kekerasan, Ketinggalan Zaman, From:http://www. indoforum. org/showthread. php?t=65709,access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.30 wib.

Hasil Seminar Nasional, Reaktualisasi Pendidikan Tanpa Kekarasa, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 21 Februari 2009.

Komentar: Ancaman Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Nopember 26, 2007, http://anggara.org/2007/11/26/ancaman-kekerasan-di-lembaga-pendidikan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 05.00 wib.

Kekerasan di Dunia Pendidikan, http://www.bloggaul.com/ foksraad/ readblog/ 74581/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan, Diterbitkan Mei 14, 2007 access, selasa, 3/2/2009, jam. 11.30 wib.

Mulyadi, Seto, Suses dan Profesional Sebagai Guru, makalah disampaikan dalam seminar nasional tentang Reaktualisasi Pendidikan Tanpa Kekerasan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu, 21 Februari 2009.

Pendidikan tanpa Kekerasan, From: http://beutyreligi.wordpress.com/2007/ 06/07/pendidikan-tanpa-kekerasan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.45 wib.

Samhadi, Sri Hartati, Budaya Kekerasan di Lembaga Pendidikan, From: http://www2.kompas. com/kompas-cetak/0704/14/Fokus/3456065.htm, access, selasa, 3/2/2009, jam.10.30 wib

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Mengapa Kekerasan Ada di Mana-mana?, Opini, Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, Kamis, 26 Februari 2009, hlm14.

Tilaar, H.A.R., Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Catatan kaki:


[1] Dosen Tetap Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.. Tulisan ini sudah di publikasikan di www.sanaky.com

[2] Hasil survey dan wawancara dengan siswa dan mahasiswa pada tahun 2009 di Yogyakarta.

[3] Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep, hlm.1.

[4] Assegaf, menggatakan bahwa Tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak bisa ditampik, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan. Akhir 1997, di salah satu SDN Pati, seorang ibu guru kelas IV menghukum murid-murid yang tidak mengerjakan PR dengan menusukkan paku yang dipanaskan ke tangan siswa. Di Surabaya, seorang guru oleh raga menghukum lari seorang siswa yang terlambat datang beberapa kali putaran. Tapi karena fisiknya lemah, pelajar tersebut tewas. Dalam periode yang yang tidak berselang lama, seorang guru SD Lubuk Gaung, Bengkalis, Riau, menghukum muridnya dengan lari keliling lapangan dalam kondisi telanjang bulat. Bulan Maret 2002 yang lalu, terjadi pula seorang pembina pramuka bertindak asusila terhadap siswinya saat acara camping. (Kasus asusila pembina pramuka terhadap siswanya ditayangkan dalam acara ”Derap Hukum” SCTV pada pertengahan Maret 2002, sedangkan kasus keterlibatan para pelajar dan mahasiswa dalam narkoba, pencurian, bahkan pembunuhan, tidak sepi dari pemberitaan media secatk maupun layar kaca, terutama pada acara ”Patroli” Indosiar pukul 11.00-12.00 tiap hari). Kasus lain di Yogyakarta, pada tanggal 22 April 2002, ketika diadakan peringatan hari Kartini di salah satu SMU, seorang siswa, karena tidak berbusana ”Kartinian”, ditelanjangi di hadapan rekan –rekannya hingga siswi tersebut tinggal mengenakan celana dalamnya (Kasus ini dimuat dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Jawa Pos selama dua hari berturut-turut, pada 24 dan 25 April 2002, dan masuk dalam komentar editorial). Kasus lain pula, pada April 2002, di Padang, seorang pelajar kelas I salah satu SMK menikam hingga tewas teman sekolah yang tinggal satu kost dengannya. Aksi perbuatan ini dilakukan hanya karena korban tidak mau memasakan nasi untuknya (Kasus ini ditayangkan dalam acara ”Derap Hukum” SCTV pada Sabtu 27 April 2002 pukul 21.30 WIB). Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep, hlm. 2-3.

[5] Periksa lebih lanjut: Komentar, Ancaman Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Nopember 26, 2007, From: http://anggara.org/ 2007/11/26/ancaman-kekerasan-di-lembaga-pendidikan/, accessed, Selasa, 3/2/2009, jam. 05.00 wib.

[7] Ibid, http://www.bloggaul.com/foksraad/readblog/74581/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan, Diterbitkan Mei 14, 2007, accessed, selasa, 3/2/2009, jam. 11.30 wib.

[8] Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi, hlm. xiii, xiv dan xv.

[9] Anwari WMK, Sebuah Refleksi,From:http://www.jubilee-school.net/jubilee/index.php?option=com_ content& task=view&id= 213&Itemid=38, access, selasa, 3/2/2009, jam. 05.00 wib.

[10] Baca: Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Mengapa Kekerasan Ada di Mana-mana?, Opini, Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, Kamis, 26 Februari 2009, hlm14.

[12] Drs. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag., dkk, Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan, Ringkasan Laporan Hasil Penelitian "Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan" http://www.ditpertais.net/istiqro/ist02-03.asp, access, selasa, 3/2/3009, jam. 11.45 wib

[13] H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.4.

[14] Abd. Rachman Assegaf, dkk, Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan, Ringkasan Laporan Hasil Penelitian "Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan" http://www.ditpertais.net/istiqro/ist02-03.asp, access, selasa, 3/2/3009, jam. 11.45 wib

[15] H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.9.

[16] Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[17] Baca: Komentar, Ancaman Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Nopember 26, 2007, http://anggara.org/ 2007/11/ 26/ancaman-kekerasan-di-lembaga-pendidikan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 05.00 wib.

[18] Hasil Seminar Nasional, Reaktualisasi Pendidikan Tanpa Kekarasa, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 21 Februari 2009.

[19] Artikel: Pendidikan tanpa Kekerasan From:http://beutyreligi. wordpress. Com/2007/06/07/pendidikan-tanpa-kekerasan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.45 wib.

[20] Artikel: Pendidikan tanpa Kekerasan From:http://beutyreligi. wordpress. Com/2007/06/07/pendidikan-tanpa-kekerasan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.45 wib.

[21] Seto Mulyadi, Suses dan Profesional Sebagai Guru, makalah disampaikan dalam seminar nasional tentang Reaktualisasi Pendidikan Tanpa Kekerasan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu, 21 Februari 2009, hlm.4-5.

[22] Guru Gunakan Kekerasan, Ketinggalan Zaman, From:http://www.indoforum.org/showthread. php?t=65709,access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.30 wib.

[23] Guru Gunakan Kekerasan, Ketinggalan Zaman, From:http://www.indoforum.org/showthread. php?t=65709,access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.30 wib.

[25] Baca: Sri Hartati Samhadi, Budaya Kekerasan di Lembaga Pendidikan, From: http://www2.kompas. com/kompas-cetak/0704/14/Fokus/3456065.htm, access, selasa, 3/2/2009, jam.10.30 wib

DAFTAR BACAAN

Anwari WMK, Sebuah Refleksi http://www.jubilee-school.net/jubilee/index. php?option=com_ content& task=view&id= 213&Itemid=38, access, selasa, 3/2/2009, jam. 05.00 wib.

Artikel: Pendidikan tanpa Kekerasan From:http://beutyreligi. wordpress. Com/2007/06/07/pendidikan-tanpa-kekerasan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.45 wib.

Assegaf, Abd. Rachman, dkk, Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan, Ringkasan Laporan Hasil Penelitian "Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan" http://www.ditpertais.net/istiqro/ist02-03.asp, access, selasa, 3/2/3009, jam. 11.45 wib

Guru Gunakan Kekerasan, Ketinggalan Zaman, From:http://www. indoforum. org/showthread. php?t=65709,access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.30 wib.

Hasil Seminar Nasional, Reaktualisasi Pendidikan Tanpa Kekarasa, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 21 Februari 2009.

Komentar: Ancaman Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Nopember 26, 2007, http://anggara.org/2007/11/26/ancaman-kekerasan-di-lembaga-pendidikan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 05.00 wib.

Kekerasan di Dunia Pendidikan, http://www.bloggaul.com/ foksraad/ readblog/ 74581/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan, Diterbitkan Mei 14, 2007 access, selasa, 3/2/2009, jam. 11.30 wib.

Mulyadi, Seto, Suses dan Profesional Sebagai Guru, makalah disampaikan dalam seminar nasional tentang Reaktualisasi Pendidikan Tanpa Kekerasan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu, 21 Februari 2009.

Pendidikan tanpa Kekerasan, From: http://beutyreligi.wordpress.com/2007/ 06/07/pendidikan-tanpa-kekerasan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.45 wib.

Samhadi, Sri Hartati, Budaya Kekerasan di Lembaga Pendidikan, From: http://www2.kompas. com/kompas-cetak/0704/14/Fokus/3456065.htm, access, selasa, 3/2/2009, jam.10.30 wib

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Mengapa Kekerasan Ada di Mana-mana?, Opini, Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, Kamis, 26 Februari 2009, hlm14.

Tilaar, H.A.R., Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.


[1] Dosen Tetap Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.. Tulisan ini sudah di publikasikan di www.sanaky.com dan Blog sanaky.

[2] Hasil survey dan wawancara dengan siswa dan mahasiswa pada tahun 2009 di Yogyakarta.

[3] Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep, hlm.1.

[4] Assegaf, menggatakan bahwa Tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak bisa ditampik, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan. Akhir 1997, di salah satu SDN Pati, seorang ibu guru kelas IV menghukum murid-murid yang tidak mengerjakan PR dengan menusukkan paku yang dipanaskan ke tangan siswa. Di Surabaya, seorang guru oleh raga menghukum lari seorang siswa yang terlambat datang beberapa kali putaran. Tapi karena fisiknya lemah, pelajar tersebut tewas. Dalam periode yang yang tidak berselang lama, seorang guru SD Lubuk Gaung, Bengkalis, Riau, menghukum muridnya dengan lari keliling lapangan dalam kondisi telanjang bulat. Bulan Maret 2002 yang lalu, terjadi pula seorang pembina pramuka bertindak asusila terhadap siswinya saat acara camping. (Kasus asusila pembina pramuka terhadap siswanya ditayangkan dalam acara ”Derap Hukum” SCTV pada pertengahan Maret 2002, sedangkan kasus keterlibatan para pelajar dan mahasiswa dalam narkoba, pencurian, bahkan pembunuhan, tidak sepi dari pemberitaan media secatk maupun layar kaca, terutama pada acara ”Patroli” Indosiar pukul 11.00-12.00 tiap hari). Kasus lain di Yogyakarta, pada tanggal 22 April 2002, ketika diadakan peringatan hari Kartini di salah satu SMU, seorang siswa, karena tidak berbusana ”Kartinian”, ditelanjangi di hadapan rekan –rekannya hingga siswi tersebut tinggal mengenakan celana dalamnya (Kasus ini dimuat dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Jawa Pos selama dua hari berturut-turut, pada 24 dan 25 April 2002, dan masuk dalam komentar editorial). Kasus lain pula, pada April 2002, di Padang, seorang pelajar kelas I salah satu SMK menikam hingga tewas teman sekolah yang tinggal satu kost dengannya. Aksi perbuatan ini dilakukan hanya karena korban tidak mau memasakan nasi untuknya (Kasus ini ditayangkan dalam acara ”Derap Hukum” SCTV pada Sabtu 27 April 2002 pukul 21.30 WIB). Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep, hlm. 2-3.

[5] Periksa lebih lanjut: Komentar, Ancaman Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Nopember 26, 2007, From: http://anggara.org/ 2007/11/26/ancaman-kekerasan-di-lembaga-pendidikan/, accessed, Selasa, 3/2/2009, jam. 05.00 wib.

[7] Ibid, http://www.bloggaul.com/foksraad/readblog/74581/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan, Diterbitkan Mei 14, 2007, accessed, selasa, 3/2/2009, jam. 11.30 wib.

[8] Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi, hlm. xiii, xiv dan xv.

[9] Anwari WMK, Sebuah Refleksi,From:http://www.jubilee-school.net/jubilee/index.php?option=com_ content& task=view&id= 213&Itemid=38, access, selasa, 3/2/2009, jam. 05.00 wib.

[10] Baca: Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Mengapa Kekerasan Ada di Mana-mana?, Opini, Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, Kamis, 26 Februari 2009, hlm14.

[12] Drs. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag., dkk, Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan, Ringkasan Laporan Hasil Penelitian "Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan" http://www.ditpertais.net/istiqro/ist02-03.asp, access, selasa, 3/2/3009, jam. 11.45 wib

[13] H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.4.

[14] Abd. Rachman Assegaf, dkk, Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan, Ringkasan Laporan Hasil Penelitian "Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan" http://www.ditpertais.net/istiqro/ist02-03.asp, access, selasa, 3/2/3009, jam. 11.45 wib

[15] H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.9.

[16] Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[17] Baca: Komentar, Ancaman Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Nopember 26, 2007, http://anggara.org/ 2007/11/ 26/ancaman-kekerasan-di-lembaga-pendidikan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 05.00 wib.

[18] Hasil Seminar Nasional, Reaktualisasi Pendidikan Tanpa Kekarasa, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 21 Februari 2009.

[19] Artikel: Pendidikan tanpa Kekerasan From:http://beutyreligi. wordpress. Com/2007/06/07/pendidikan-tanpa-kekerasan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.45 wib.

[20] Artikel: Pendidikan tanpa Kekerasan From:http://beutyreligi. wordpress. Com/2007/06/07/pendidikan-tanpa-kekerasan/, access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.45 wib.

[21] Seto Mulyadi, Suses dan Profesional Sebagai Guru, makalah disampaikan dalam seminar nasional tentang Reaktualisasi Pendidikan Tanpa Kekerasan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu, 21 Februari 2009, hlm.4-5.

[22] Guru Gunakan Kekerasan, Ketinggalan Zaman, From:http://www.indoforum.org/showthread. php?t=65709,access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.30 wib.

[23] Guru Gunakan Kekerasan, Ketinggalan Zaman, From:http://www.indoforum.org/showthread. php?t=65709,access, selasa, 3/2/2009, jam. 12.30 wib.

[25] Baca: Sri Hartati Samhadi, Budaya Kekerasan di Lembaga Pendidikan, From: http://www2.kompas. com/kompas-cetak/0704/14/Fokus/3456065.htm, access, selasa, 3/2/2009, jam.10.30 wib

Tags: artikel

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

July 13th, 2012 · No Comments

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

“PARADIGMA BARU DAN REKONSTRUKSI PENDIDIKAN ISLAM

DI ERA MODERN”

Oleh:

Tabrani. ZA

Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah

PENGANTAR SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

Dosen Pengampu:

Hujair AH Sanaky.

A. Pendahuluan

Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Khaliq-nya dan juga sebagai Khalifatu fil ardh (pemelihara) pada alam semesta ini. Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi penerus (peserta didik) dengan kemampuan dan keahliannya (skill) yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah lingkungan masyarakat.

Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, peran pendidikan ini benar-benar bisa diaktualisasikan dan diaplikasikan tepatnya pada zaman kejayaan Islam, yang mana itu semua adalah sebuah proses dari sekian lama kaum muslimin berkecimpung dalam naungan ilmu-ilmu ke-Islaman yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Hal ini dapat kita saksikan, di mana pendidikan benar-benar mampu membentuk peradaban sehingga peradaban Islam menjadi peradaban terdepan sekaligus peradaban yang mewarnai sepanjang jazirah Arab, Afrika, Asia Barat hingga Eropa timur. Untuk itu, adanya sebuah paradigma pendidikan yang memberdayakan peserta didik merupakan sebuah keniscayaan. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa ke-emasan sepanjang abad pertengahan, di mana kebudayaan dan peradaban Islam berhasil memberikan Iluminatif (pencerahan) jazirah Arab, Afrika, Asia Barat dan Eropa Timur, hal ini merupakan bukti sejarah yang tidak terbantahkan bahwa peradaban Islam tidak dapat lepas dari peran serta adanya sistem pendidikan yang berbasis Kurikulum Samawi.

Saat ini dirasakan ada keprihatinan yang sangat mendalam tentang dikotomi ilmu agama dengan ilmu umum. Kita mengenal dan meyakini adanya sistem pendidikan agama dalam hal ini pendidikan Islam dan sistem pendidikan umum. Kedua sistem tersebut lebih dikenal dengan pendidikan tradisional untuk yang pertama dan pendidikan modern untuk yang kedua.

Seiring dengan itu berbagai istilah yang kurang sedap pun hadir ke permukaan, misalnya, adanya fakultas agama dan fakultas umum, sekolah agama dan sekolah umum. Bahkan dikotomi itu menghasilkan kesan bahwa pendidikan agama berjalan tanpa dukungan IPTEK, dan sebaliknya pendidikan umum hadir tanpa sentuhan agama.

Usaha untuk mencari paradigma baru pendidikan Islam tidak akan pernah berhenti sesuai dengan zaman yang terus berubah dan berkembang. Meskipun demikian tidak berarti bahwa pemikiran untuk mencari paradigma baru pendidikan itu bersifat reaktif dan defensive, yaitu menjawab dan membela kebenaran setelah adanya tantangan. Upaya mencari paradigma baru, selain harus mampu membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategis yang a-produktif dan antisipatif, mendahului perkembangan masalah yang akan hadir di masa mendatang, juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang benar-benar diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan.[1] Makalah ini berjudul Rekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia “Paradigma baru dan Rekonstruksi Pendidikan Islam di Era Modern”.

B. Pembahasan

Terminology paradigma dapat diartikan sebagai berikut cara pandang dan cara berpikir. Paradigma sebagai dasar sistem pendidikan adalah cara berpikir atau sketsa pandang menyeluruh  yang mendasari rancang bangunan suatu sistem pendidikan. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan memang sangat terkait dengan perubahan cara berpikir dan cara pandang dalam hidup dan masyarakat, karena pendidikan itu berpengaruh dengan masa kini dan masa yang akan datang.

Paradigma baru pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang terus menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali pendidikan IPTEK, akan tetapi tidak melupakan pendidikan agama, sebagaimana zaman keemasan dulu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam di mulai dari konsep manusia menurut Islam, pandangan Islam terhadap IPTEK, dan setelah itu baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh.

Prinsip-prinsip lain dalam paradigma baru pendidikan Islam yang ingin dikembangkan adalah: tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama; ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas di nilai; mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, melainkan sisi rasional.[2]

Masalah pendidikan memang tidak akan pernah selesai dibicarakan oleh siapapun. Hal ini setidak-tidaknya didasarkan pada beberapa alasan: pertama, merupakan fitrah orang bahwa mereka menginginkan pendidikan yang lebih baik, sekalipun mereka kadang-kadang belum tahu sebenarnya mana pendidikan yang lebih baik itu. Karena sudah fitrahnya, sehingga sudah menjadi takdirnya pendidikan itu tidak pernah selesai. Gagasan tentang no limit to study atau life long education merupakan implikasi praktis dari fitrah tersebut. Kedua, teori pendidikan akan selalu ketinggalan zaman, karena ia dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah pada setiap tempat dan waktu. Karena adanya perubahan itu maka masyarakat tidak pernah puas dengan teori pendidikan yang ada. Ketiga, perubahan pandangan hidup juga ikut berpengaruh terhadap ketidakpuasan seseorang akan pendidikan.[3]

Pendidikan dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran kepada peserta didik (manusia) dalam upaya mencerdaskan dan mendewasakan peserta didik tersebut.[4] Dalam hubungannya ini dapat dipastikan bahwa pendidikan itu tidak hanya menumbuhkan, melainkan mengembangkan ke arah tujuan akhir. Juga tidak hanya suatu proses yang sedang berlangsung, melainkan suatu proses yang berlangsung ke arah sasarannya. Sedangkan “Pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia, ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada al-Qur’an dan hadits.”[5] Ilmu pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.[6] Dengan redaksi yang sangat singkat, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam.[7]

Kata “Islam” yang berada di belakang “pendidikan” selain menjadi sumber motivasi, inspirasi, sublimasi dan integrasi bagi pengembangan bagi ilmu pendidikan, juga sekaligus menjadi karakter dari ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Ilmu pendidikan Islam yang berkarakter Islam itu adalah ilmu pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam Al-Qur`an dan Sunnah.[8]

Pendidikan Islam adalah sebuah sarana atau pun furshoh untuk menyiapkan masyarakat muslim yang benar-benar mengerti tentang Islam. Di sini para pendidik muslim mempunyai satu kewajiban dan tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada anak didiknya, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan yang lain. Pendidikan Islam lebih mengedepankan nilai-nilai keislaman dan tertuju pada terbentuknya manusia yang ber-akhlakul karimah serta taat dan tunduk kepada Allah semata. Sedangkan pendidikan selain Islam, tidak terlalu memprioritaskan pada unsur-unsur dan nilai-nilai keislaman, yang menjadi prioritas hanyalah pemenuhan kebutuhan inderawi semata.[9]

Pendidikan Islam ke depan harus lebih memprioritaskan kepada ilmu terapan yang sifatnya aplikatif, bukan saja dalam ilmu-ilmu agama akan tetapi juga dalam bidang teknologi. Bila dianalisis lebih jeli selama ini, khususnya sistem pendidikan Islam seakan-akan terkotak-kotak antara urusan duniawi dengan urusan ukhrowi, ada pemisahan antara keduanya. Sehingga dari paradigma yang salah itu, menyebabkan umat Islam belum mau ikut andil atau berpartisipasi banyak dalam agenda-agenda yang tidak ada hubungannya dengan agama, begitu juga sebaliknya. Agama mengasumsikan atau melihat suatu persoalan dari segi normatif (bagaimana seharusnya), sedangkan sains meneropongnya dari segi objektifnya (bagaimana adanya). Sebagai permisalan tentang sains, sering kali umat Islam Phobia dan merasa sains bukan urusan agama begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini ada pemisahan antara urusan agama yang berorientasi akhirat dengan sains yang dianggap hanya berorientasi dunia saja. Di sini sangat jelas pemisahan dikotomi ilmu tersebut.

Islam bukanlah agama sekuler yang memisahkan urusan agama dan dunia. Dalam Islam, agama mendasari aktivitas dunia, dan aktivitas dunia dapat menopang pelaksanaan ajaran agama. Islam bukan hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana yang terdapat pada agama lain, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan dunia. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Islam pada hakikatnya, membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengatur satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah Al-Qur`an dan al-Sunnah.[10]

Apabila ingin merekonstruksi pendidikan Islam di era modern ini, persoalan pertama yang harus di tuntaskan adalah persoalan “dikotomi”. Artinya harus berusaha mengintegrasikan kedua ilmu tersebut baik secara filosofis, kurikulum, metodologi, pengelolaan, bahkan sampai pada departementalnya. Perubahan orientasi pendidikan Islam harus dilakukan yaitu “bukan hanya bagaimana membuat manusia sibuk mengurusi dan memuliakan Tuhan dengan melupakan eksistensinya, tetapi bagaimana memuliakan Tuhan dengan sibuk memuliakan manusia dengan eksistensinya di dunia ini.[11] Artinya, bagaimana pendidikan Islam harus mampu mengembangkan potensi manusia seoptimal mungkin sehingga menghasilkan manusia yang memahami eksistensinya dan dapat mengelola dan memanfaatkan dunia sesuai dengan kemampuannya. Dengan dasar ini, maka materi pendidikan Islam harus di desain untuk dapat mengakomodasi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kebutuhan manusia, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, teknologi, seni serta budaya, sehingga mampu melahirkan manusia yang berkualitas, handal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, unggul dalam moral yang di dasarkan pada nilai-nilai ilahiah sebagai produk pendidikan Islam.[12] Dengan kata lain pendidikan dalam hal ini pendidikan Islam, akan menghasilkan ilmuan yang tidak hanya unggul dalam ilmu sains akan tetapi juga ilmuan yang tahu posisinya sebagai khalifah di muka bumi, yang bertakwa kepada Allah SWT, serta menjalankan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh-Nya.

Dalam kehidupan sosial, institusi pendidikan baik umum maupun Islam, mendapat tugas suci untuk mengemban misi mulia agar membenahi kualitas hidup manusia jadi lebih baik. Suatu misi (risalah) kemanusiaan yang sangat bermanfaat dalam rangka membentuk sikap mental lulusan yang berperadaban dan menjunjung tinggi nilai insani.

Pendidikan Islam harus menjadi kekuatan (power) yang ampuh untuk menghadapi wacana kehidupan yang lebih krusial. Refleksi pemikiran dan rumusan persoalan pendidikan Islam harus bernafaskan kekinian (up to date). Jika dipandang secara historis, memang adanya suatu kejadian yang telah lalu, dapat dijadikan sebuah pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi, tapi jangan sampai melupakan perhatian yang perlu diberikan di masa kini dan masa mendatang.

Pendidikan Islam harus menjadi terobosan baru untuk membentuk pola hidup umat yang lebih maju dan terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Sebab secara filosofi yang sudah tidak asing lagi untuk diketahui bahwa antara kebodohan dan kemiskinan itu merupakan dua sifat manusia yang mengkristal dan menjadi musuh bebuyutan pendidikan.

C. Kesimpulan

1. Dengan adanya persoalan baru di atas harus dituntaskan adalah  dikotomis, yaitu berusaha mengintegrasi-interkoneksi kedua ilmu tersebut baik pada tingkat metode, kurikulum, filosofinya baik pada departemennya.

2. Pendidikan harus mempunyai prinsip kesetaraan antara sektor pendidikan dengan sektor lain.

3. Pendidikan Islam harus berorientasi kepada pembangunan dan pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualitas, keterampilan, kecakapan penalaran yang dilandasi dengan keluhuran moral dan kepribadian, sehingga pendidikan mampu mempertahankan relevansinya di tengah-tengah laju pembangunan dan pembaruan paradigma saat ini, sehingga mampu melahirkan manusia yang belajar terus, mandiri, disiplin, terbuka, inovatif, mampu memecahkan masalah kehidupan, serta berdaya guna bagi kehidupan diri sendiri maupun masyarakat.

4. Diharapkan pendidikan yang dikelola lembaga-lembaga Islam sudah harus diupayakan untuk mengalihkan paradigma yang berorientasikan ke masa lalu (abad pertengahan) ke paradigma yang berorientasi ke masa depan, yaitu mengalihkan dari paradigma pendidikan yang hanya mengawetkan kemajuan, ke paradigma pendidikan yang merintis kemajuan. Demi tegaknya peradaban Islam yang lebih kokoh. Jangan hanya mengingat kejayaan Islam masa lalu, karena mengingat kejayaan Islam masa lalu, sama saja seperti obat bius dalam dunia medis yang menghilangkan rasa sakit untuk sesaat, akan tetapi tidak menyembuhkan sakit itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Mastuhu, Memberdayakan SItem Pendidikan Islam, cet, II Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999

Abuddin Nata, Rekonstruksi Pendidikan Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2009

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam, Cet. I. Bandung; Remaja Rosdakarya, 1994

Lihat H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, cet I

Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

opini Rekonstruksi Pendidikan Islam di era Modern, yang telah diterbitkan oleh Harian Serambi Indonesia, yang penulisnya adalah pemakalah sendiri.

Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003

Catatan kaki:


[1] Mastuhu, Memberdayakan SItem Pendidikan Islam, cet, II (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 3

[2] Abuddin Nata, Rekonstruksi Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 34

[3] Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam, Cet. I. (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 121.

[4] A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 1

[5] Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam... hal. 132

[6] Lihat H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), cet I, dikutip dari buku Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 13.

[7] Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), cet. II, hal. 12

[8] Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 15

[9] Diangkat dari opini Rekonstruksi Pendidikan Islam di era Modern, yang telah diterbitkan oleh Harian Serambi Indonesia, yang penulisnya adalah pemakalah sendiri.

[10] Ibid

[11] Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003), hal. 98. dikutip dari Abdul Munir Mulkan, Pendidikan Kehilangan Akar Religi, dari: http://aliansi.hypermart.net/1999/11/forum.htm.5/4/2002

[12] Ibid, hal. 28

Tags: artikel

PENDIDIKAN BERKARAKATER BANGSA

July 13th, 2012 · No Comments

PENDIDIKAN BERKARAKATER BANGSA

Di susun oleh ;

Jajat Darojat

109 130 12

Makalah ini di susun guna memenuhi tugas

Mata kuliah matrikulasi “Pengantar Sistem Pendidikan Berbasis Islam”

Dosen pengampu :

Hujair AH. Sanaky

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Keragaman ini diakui atau tidak, menimbulkan berbagai macam persoalan yang sekarang ini dihadapi bangsa ini, seperti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), premanisme,   perseteruan   politik,   kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain.

Agama dan budaya menjadi sangat problematik ketika memiliki implikasi horizontal. Yaitu, satu keberagamaan atau kebudayaan seseorang atau kelompok tertentu bergesekan dengan keberagamaan atau keberbudayaan orang atau kelompok lain. Perjumpaan antariman dan budaya dewasa ini, akibat faktor-faktor eksternal seperti globalisasi, politik domestik, dan kondisi sosial budaya, selain faktor-faktor internal seperti penafsiran agama dan budaya, telah melahirkan problem-problem fundamentalisme, konflik antar agama, konflik etnis, serta ketegangan budaya.[1]

Kasus kekerasan dalam agama hingga saat ini belum terselesaikan. Sebagai gambarannya akhir-akhir ini di daerah-daerah seperti di Temanggung, Bogor, Tasikmalaya, dan lain sebagainya merupakan gambaran bahwa betapa rawannya jika sensitifitas kebhinekaan dalam tubuh masyarakat sudah tidak ada lagi, akibatnya kemudian berdampak pada panatikisme golongan. Konflik-konflik tersebut sudah merembet pada kaum-kaum muda yang menjadi harapan bangsa.

Oleh karena itu semakin penting adanya kesadaran akan identitas suatu bangsa. Identitas suatu bangsa merupakan tumpuan yang kuat bukan hanya bagi perkembangan pribadinya tetapi juga sebagai benteng pertahanan yang melindungi pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan global.[2] Inilah yang kemudian menjadi modal utama dalam membangun pendidikan yang mampu mengendalikan panatikisme golongan atau entis.

Jika kita mau mengintrospeksi diri dalam rangka menemukan model baru dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini diperlukan kegiatan yang dilakukan secara konsisten dan kontinyu dalam jangka waktu tertentu oleh intsitusi atau lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengetahui sejauh mana kelemahan, penyimpangan, kekuatan serta peluang yang dimiliki agar sesegera mungkin diperbaiki.[3]

B. Refleksi Masa lalu dan Tantangan Masa Depan

Dalam pendidikan faktor sejarah dianggap salah satu faktor budaya yang paling penting yang telah dan tetap mempengaruhi filsafat pendidikan baik dalam tujuan maupun sistemnya pada masyarakat manapun juga. Kepribadian nasional, misalnya yang menjadi dasar filsafat pendidikan diberbagai masyarakat haruslah berlaku jauh kemasa lampau, walaupun sistem-sistemnya adalah hasil dari pemerintahan revolusioner, yang didirikannya dengan sengaja untuk mengembangkan dan memperbaiki pola-pola warisan budaya dari umat dan rakyat. Oleh sebab itu sistem pendidikan nasional berakar tunjang pada masa lampau dan berbatang, berdaun dengan dunia hari ini dan esok.

Dengan kata lain sejarah merupakan modal awal dalam melakukan perubahan. Namun datangnya hari ini dan masa mendatang adalah tujuan kita untuk membenahi sesuatu yang ada dengan modal yang sudah kita punya. Jawaban atas persoalan-persoalan yang sudah terjadi agar tidak terulang serta pesoalan masa kini ataupun masa depan adalah pekerjaan rumah yang mau tidak mau harus diselesaikan dengan mempelajari masa lalu dan memahami kelemahan, kekurang, serta peluangnya.

Dari paparan di atas jelas sudah, bahwa perlunya kemampuan yang dikembangkan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu di masa mendatang dengan menuntut penyelenggaraan pendidikan agar mengembangkan kecerdasan yang tidak hanya kecerdasan IQ saja, melainkan juga kecerdasan emosional ESQ.[4] Dengan kata lain menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam kehidupan agar supaya kelak menjadi manusia berpribadi yang beradab dan bersusila.

Begitu pesatnya perubahan wacana dalam dunia pendidikan ini mengharuskan kita untuk tidak santai dalam menanggapi persoalan dalam menghadapi perubahan pada dunia pendidikan. Seperti dengan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning), dimana konsep belajar ini membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan nyata sebagai anggota keluarga dan masyarakat.[5]

Tujuannya adalah agar peserta didik mampu membuka dirinya dengan berbagai perbedaan yang ada disekitarnya. Dengan membangun sikap inklusif terhadap perbedaan budaya, etnis maupun golongan akan membawa peserta didik pada penghargaan terhadap perbedaan yang dimaksudkan dalam pembangunan kecerdasan emosional (ESQ), dan bukan hanya kecerdasan IQ.

C. Tantangan Arus Globalisasi

Globalisasi adalah sebuah sistem yang mendunia, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia baik itu ekonomi, politik, budaya, dan tentunya pendidikan termasuk di dalamnya. Kenyataan ini tentunya akan berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat (lokal) yang mempunyai keragaman daerah-daerah yang lengkap dengan tradisi, kebudayaan, adat, dan ikatan-ikatan sosial yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Yang kemudian masuk dalam tata kehidupan nasional dan dilanjutkan masuk dalam tata global (internasional). Yang menjadi masalah adalah bagaimana agar individu lokal maupun nasional mampu menjadi warga global dengan tanpa tercerabut dari akarnya dan tidak kehilangan jati dirinya. Dengan tidak menutup diri atau bersikap ekslusif yang berdampak pada ketertinggalan perkembangan zaman.[6]

Dalam tantangan arus globalisasi, akan timbul kebutuhan yang kemudian melakukan persaingan agar tidak menjadi sasaran kolonialisme modernis. Akibatnya adalah kesenjangan serta sikap-sikap diskriminatif, konsumtif, individualis dan lain sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat seperti ini akan berdampak pada kekerasan, premanisme, kriminalisme, yang berujung pada menurunnya kesadaran akan keadilan sosial. Dengan demikian, realitas global ini menuntut masyarakat atau invidu untuk berfikir secara komprehensif atau menyeluruh, berparadigma global, namun tetap berkesadaran kritis yakni kesadaran yang mampu menguraikan secara kritis keterkaitan persoalan yang satu dengan yang lain pada seluruh aspek kehidupan manusia.

Karena dalam tantang globalisasi ini, jika terjebak dan hilangnya indentitas bangsa maka tidak menutup kemungkinan akan muncul persoalan-persoalan yang kompleks seperti yang sudah dipaparkan di atas. Oleh karena itu membangun sikap anti diskrimatif sejak dini menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pembangunan sikap ini selayaknya dilakukan dalam berbagai konteks, baik itu dalam budaya, etnis, maupun dalam ilmu pengetahuan. Inilah yang kemudian tugas dari lembaga pendidikan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Selain sebagai wadah untuk menumbuhkan sesitifitas terhadap gejala-gejala anti diskriminasi kepada peserta didik, juga sebagai jawaban dari persoalan-persoalan yang sering terjadi akhir-akhir ini.[7] Dalam hal ini proses belajar pada pemecahan masalah (Problem Solving) adalah kemampun untuk melihat dunia secara nyata yang penuh dengan masalah yang harus dipecahkan.

D. Pendidikan Dalam Perspektif Kultural

Menurut Mastuhu Pendidikan pada dasarnya hanya satu yaitu memanusiakan manusia, atau mengangkat harkat dan martabat manusia (Human dignity), yaitu mengangkat manusia menjadi pemimpin di muka bumi, atau menurut istilah agamanya menjadi khalifah di bumi dengan tugas dan tanggungjawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan.[8] Salah satu upaya preventif yang kemudian direkondasikan adalah membangun kesadaran dan pemahaman akan pentingnya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu pendidikan bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang pintar dan terdidik, namun jauh lebih penting lagi adalah pendidikan mewujudkan manusia yang terdidik dan juga memiliki kepekaan terhadap budaya (Educated and Civilized Human Being) juga berdasarkan pada peserta didik, pasar, atau bahkan tuntutan perkembangan zaman.. Idealnya Sistem pendidikan itu diarahkan pada pemahaman kebudayaan Indonesia yang Bhineka dengan menanggalkan sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan pemerintah yang sudah terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan golongan.[9]

Pada dasarnya antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang saling berkaitan. Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan dan begitu pula tidak ada praksis pendidikan di dalam vakum tetapi selalu berada di dalam lingkup kebudayaan yang konkret. Apabila kita ingin membangun kembali masyarakat Indonesia dari krisis multidimensi ini maka tugas tersebut merupakan suatu pembangunan kembali kebudayaan kita. Uraian bahwa pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan bahkan merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri, maka tidak dapat kita bayangkan adanya pendidikan tanpa kebudayaan. Seterusnya, apabila kita bersepakat untuk mewujudkan suatu masyarakat dan bangsa Indonesia maka adalah merupakan suatu kewajiban kita untuk membentuk dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Sebagai titik tolak analisis mengenai hakikat kebudayaan yang dapat digunakan untuk memahami hakikat pendidikan, dalam hal ini mengambil rumusan pelopor antropologi yaitu Edward B. Tylor dalam bukunya "Primitive Culture" yang terbit pada Tahun 1871 mendefinisikan atau menjelaskan bahwa ;

"Kebudayaan atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat".[10]

Oleh karena itu kultur yang dimiliki oleh masyarakat adalah sebagai indentitas bangsa yang kemudian menjadi modal utama dalam menciptakan pendidikan yang bersifat egaliter, demokratris, adil serta mampu bersaing dalam kancah internasional. Dengan ini masyarakat mampu menjadi warga global dengan tidak akan lagi ada kekawatiran akan kehilangan jati diri atau bahkan tercerabut dari akarnya sebagai bangsa Indonesia.

E. Menuju Masyarakat Baru Indonesia

Krisis multidimensial yang terjadi dimasyarakat akhir-akhir ini telah membawa pada keterpurukan mutu kehidupan bangsa. Keterpurukan tersebut diindikasikan pula oleh merosotnya mutu sumber daya manusia yang semakin rendah. Kemerosotan tersebut menunjukan bahwa rendahnya kualitas pendidikan kita. Gerakan baru untuk membangun masyarakat Indonesia baru menuntut pendidikan agar bermutu dan merata, khususnya output pendidikan kita yang berkualitas. Namun hingga saat ini arah pengembangan pendidikan kita belum mempunyai konsep yang jelas untuk berperan secara proaktif dalam upaya membangun masyarakat baru Indonesia.

Persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkup masyarakat kita ini semakin kompleks, mulai dari krisis kepercayaan terhadap birokrasi pemerintah, ekonomi, keadilan, kesenjangan sosial dan lain sebagainya, termasuk dalam dunia pendidikan yang akhir-akhir ini semakin melenceng dari hakikatnya. Sebagai dampak yang terjadi dalam dunia pendidikan kita sekarang ini hanya mencetak pelajar-pelajar yang bermental preman, terbukti setiap minggunya pendidikan selalu tersorot dalam kekerasan, tawuran para pelajar, suporter sepakbola, dan bahkan sampai penyiksaan hingga mati.

Sungguh sangat ironis, pendidikan yang seharusnya menciptakan peserta didik agar mampu menjawab persoalan, ini justru malah menambah persoalan yang sudah jelas persoalan di masyarakat sudah banyak. Paparan diatas hanya sedikit saja dari berbagai persoalan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan.

Dalam menemukan serta mengarahkan pengembangan pendidikan nasional, kita perlu mempunyai suatu visi yang jelas mengenai ke arah mana masyarakat Indonesia akan dibangun. Jika visi yang dijadikan pedoman oleh pendidikan kita kurang memadai atau sampai tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia maka yang terjadi akan timbul persoalan baru seperti yang sudah digambarkan diatas. Seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, visi masyarakat Indonesia dirumuskan berat sebelah kepada pembangunan fisik dan kurang memberikan perhatian pada pengembangan moral. Dunia pendidikan telah dikerdilkan seperti layaknya menara gading yang jauh dari kenyataan. Dengan adanya Normalisasi kegiatan kampus dan Badan koordinasi kampus yang kita kenal dengan NKK/BKK menjadikan dunia pendidikan tumpul kekritisannya dalam melihat kenyataan (riil). Akibatnya adalah lahirnya berbagai persoalan seperti terpecah-pecahnya masyarakat, masyarakat yang berwatak individualis, serta kemerosotan hidup berbangsa dan bertanah air satu, yaitu bangsa dan tanah air Indonesia.

Lalu apakah visi dari masyarakat baru Indonesia.? adalah masyarakat baru Indonesia yang kembali pada pesan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni keinginan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi Indonesia masa depan yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia merupakan visi yang berkesinambungan dan tentunya berkaitan dengan kondisi serta tantangan masyarakat.[11] Dengan kata lain adalah terciptanya masyarakat yang adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, partisipatif secara budaya, serta demokrasi secara politik merupakan harapan umum dari masyarakat Indonesia sekarang ini, dengan tidak memilah dan memilih golongan tertentu.

Daftar Pustaka

Baharudin & Moh. Makin, Pendidikan Humanistik, Ar-ruzzmedia, Yogyakarta, 2009.

Djohar & Abd. Rochman Assegaf, Pendidikan Transformatif, Sukses Offset, Yogyakarta, 2010.

H.A.R Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

H.A.R Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyrakat Madani Indonesia, Rosdakarya, Bandung, 2002

Muhammad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural menghargai kemajemukan menjalin kebersamaan, Jakarta : Kompas, 2003.

M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.

Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21, Safiria Insania Press & MSI UII, Yogyakarta, 2004.

Catatan Kaki


[1] Muhammad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural (menghargai kemajemukan menjalin kebersamaan), Jakarta : Kompas, 2003.

[2] H.A.R Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 17

[3] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21, Safiria Insania Press & MSI UII, Yogyakarta, 2004, hal. 87

[4] Mastuhu, Ibid, hal. 97

[5] Baharudin & Moh. Makin, Pendidikan Humanistik, Ar-ruzzmedia, Yogyakarta, 2009, hal. 210

[6] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran…., hal. 126.

[7] M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hal. 222

[8] Djohar & Abd. Rochman assegaf, Pendidikan Transformatif, Sukses Offset, Yogyakarta, 2010, hal. 20.

[9] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran…., hal. 33.

[10] H.A.R Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyrakat Madani Indonesia, Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 39.

[11] H.A.R Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan, hal. 300.

Tags: artikel

MENATA ULANG PEMIKIRAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM ABAD 21

July 13th, 2012 · No Comments

Review Buku

MENATA ULANG PEMIKIRAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM ABAD 21 Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed

Oleh;

Immawati Muflichah, S.Ag[1]

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah

PENGANTAR SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

Dosen Pengampu:

Hujair AH Sanaky

A. Pendahuluan

Persoalan pendidikan seiring sejalan dengan persoalan kehidupan manusia. Artinya bahwa selama kehidupan manusia berjalan selama itu pula persoalan pendidikan menjadi perhatian serius bagi semua kalangan. Pendidikan adalah jantungnya kehidupan setiap bangsa, karena pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Bangsa maju adalah bangsa yang mengarusutamakan kepentingan pendidikan di atas kepentingan yang lain. Bangsa maju adalah bangsa yang memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal bagi warga negara.

Setiap negara di dunia ini pasti memiliki problem dalam mengelola pendidikan. Begitu pun Indonesia. Pendidikan Indonesia sampai sekarang pun masih meninggalkan persoalan yang kadang mengundang pro dan kotra bagi masyarakat Indonesia. Contohnya: masalah Ujian Nasional (UN) yang dianggap tidak memegang prinsip keadilan bagi semua peserta didik di sekolah Indonesia, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang terkesan adanya kastanisasi pendidikan, Pendidikan Nasional yang tidak mengapresiasi pengembangan karakter peserta didik, dan persoalan-persoalan lainnya. Selain masalah internal, secara global, posisi pendidikan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain.

Pada tanggal 2 Nopember 2011, UNDP mengeluarkan Daftar Human Developtmen Index (HDI) dan Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 negara. HDI Bidang Pendidikan, Indonesia No.119 dari 187 Negara. Di Asia Pasifik, Indonesia No.12 dari 21 Negara. Di bidang Kesehatan, Indonesia No.118 dari 187 Negara. Di Asia Pasifik, Indonesia No.11 dari 21 Negara, dan Income Percapita Indonesia, No.122 dari 187 Negara. Sedang di Asia Pasifik, Indonesia No.9 dari 21 Negara.[2] Ukuran penilaian HDI adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui income per kapita. Di lihat dari hasil HDI tersebut, khusus bidang pendidikan, Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain, dan bahkan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, maupun Australia.

Dari sinilah pentingnya bagaimana bangsa Indonesia harus melakukan perubahan dan pengembangan dunia pendidikan agar bangsa ini semakin maju dan sejahtera. Pendidikan merupakan langkah utama untuk pengembangan SDM agar bangsa ini semakin berkembang. Salah satu tokoh pendidikan nasional yang mencoba melakukan perubahan adalah Mastuhu, dalam bukunya Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21. Sebenarnya, kritik yang disampaikan Mastuhu dalam buku ini adalah salah satunya tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam UU SPN No. 2 Tahun 1989 yang menurutnya masih terkesan tidak demokratis[3] atau sudah “ketinggalan kereta api”, sudah tidak mampu lagi melayani tantangan jamannya[4].

Walau pun sejarah lahirnya buku ini seiring dengan lahirnya UU Sisdiknas No..20 Tahun 2003, tapi Mastuhu tidak menyinggung sama sekali UU Sisdiknas terbaru ini. Hal ini dimungkinkan UU Sisdiknas 2003 belum disahkan, sehingga kritikan yang diberikan Mastuhu masih pada UU SPN No. 2 Tahun 1989. Apakah kritik ini masih relevan atau tidak, itu tidak penting dibicarakan di sini, tapi penulis menangkap kritik-kritik yang disampaikan Mastuhu bukan hanya terkait UU SPN No. 2 Tahun 1989 tapi juga dibahas persoalan-persoalan dunia pendidikan menghadapi era globalisasi.

B. Permasalahan

Ada beberapa permasalah yang diangkat dalam buku Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21. Dalam review ini tidak akan menampilkan semua persoalan di atas, tapi persoalan-persoalan pendidikan yang sampai sekarang masih relevan dan hangat dibicarakan. Ada tiga pokok persoalan yang akan dibahas dalam review ini, yaitu Sistem Pendidikan Nasional pada UU SPN No. 2 Tahun 1989, Bagaimana Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu pada abad 21, dan Prospek Politik Pendidikan Nasional.

C. Pembahasan

1. Sistem Pendidikan Nasional

a. Diskriminasi Pendidikan

Persoalan yang masih relevan adalah pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang tidak demokratis. Misalnya, Mastuhu memberikan contoh kasus penyelenggaran pendidikan yang tidak demokratis seperti adanya Sekolah/ Perguruan Tinggi Swasta (S) dan Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri (N). Sekolah “S” dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: Terdaftar, Diakui, dan Disamakan dengan Sekolah “N”. Perguruan “N” dibiayai oleh pemerintah, sedangkan perguruan “S” dibiayai oleh masyarakat sendiri. Hanya sebagian kecil anak bangsa yang dapat diterima di perguruan “N”, sebagian mereka berada di perguruan “S”. (Hal. 33) Akhirnya Sekolah “S” kekurangan dana, sarana/fasilitas dari pemerintah karena sebagai besar perhatian pemerintah kepada sekolah “N”. [5]

Kritik Mastuhu terkait perlakuan diskriminatif ini untuk saat ini masih juga relevan. tapi terkait pendanaan, pemerintah sekarang telah mengganggarkan Dana BOS sebagai dana operasional bagi penyelenggaran pendidikan, baik swasta maupun negeri, walau pun jumlahnya berbeda, tapi pemerintah pusat sudah ada perhatian bagi sekolah swasta, selain itu juga ada Sertifikasi Guru bagi guru Negeri dan Swasta sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Untuk saat ini, penyelenggaran pendidikan model SBI, bisa juga dikatakan sebagai tindakan diskrimatif pemerintah, hingga akhirnya pemerintah sekarang melakukan kajian ulang sekolah model RSBI/SBI. Kebijakan RSBI/SBI memang terkesan terjadinya kastanisasi pendidikan, sebagaimana bahasa Mastuhu, terjadinya diskriminasi pendidikan., pendidikan terkesan ekslusif dan elite bagi the have student (siswa kaya)[6]. Hal ini bisa dilihat bagaimana pemerintah memberikan pelbagai fasilitas dan dana yang besar bagi sekolah model RSBI/SBI berbeda dengan sekolah reguler lainnya, atau bahkan sekolah swasta.

b. Kurikulum yang Fragmentaris (terpecah-pecah)

Mastuhu berpendapat bahwa kurikulum atau bahan ajar pendidikan nasional masih terkesan fragmentaris (terpecah-pecah), kurang kontinuasi atau berkelanjutan dan kurang konsisten. Padahal tuntutan zaman modern, kurikulum harus memenuhi sifat-sifat integrality, holistic, wholistic, continuity, dan consistency – utuh, satu kesatuan, menyeluruh, berkesinambungan, dan ajeg, serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, pasar, dan pengembangan IPTEK. Dalam kaitannya dengan agama, ilmu (umum) dan agama diajarkan terpisah, materi agama diajarkan secara fragmentasi. Terdapat dikotomi (pemisahan) antara ilmu agama dan umum. [7]

Akibatnya, materi ajar lepas dari nilai agama dan hanya mampu mengembangkan Kecerdasan Akal (intelektual) (IQ, Intelengencia Quotient) dan tidak menyentuh Kecerdasan Emosi (EQ, Emotional Quotient) dan Kecerdasan Spiritual (SQ). Dalam zaman modern ini, harapkan ketiga kecerdasan ini bersumber dan berkembang dalam RQ, Religious Quotient. Kecerdasan akal (IQ) bersifat rasional, logis, dan harus menurut hukum sebab-akibat dan probabilitas dan predictive. Kecerdasan Emosional (EQ) bersifat intuitive. Kecerdasan Spiritual (SQ) akan mampu mengantar peserta didik menangkap makna kebenaran dari hati nurani, sedangkan Kecerdasan Religius (RQ), peserta didik mampu menagkap hikmah kehidupan dan memahami sunnatullah (hukum alam).[8]

Kritik Mastuhu di atas masih relevan sampai sekarang, di mana dunia pendidikan nasional terlalu disibukkan persoalan pendidikan yang hanya menekankan pada kemampuan kognitif saja, misalnya UN dijadikan sebagai standar kelulusan dan kecerdasan peserta didik. Ada stigma negatif bagi peserta didik yang nilai UN-nya rendah, padahal UN hanya mengukur kecerdasan IQ saja. Padahal kita tahu, selain kecerdasan IQ masih banyak kecerdasan-kecerdasan yang lain sebagaimana dikenal dengan teori Multiply Intelligences, Kecerdasan Majemuk yang ditelorkan oleh Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind yang diterbitkan pada tahun 1983. Menurut Gardner ada Sembilan kecerdasan, yaitu Kecerdasan Linguistik (bahasa), Logis-Matematis, Visual-Spasial (kemampuan berpikir menggunakan gambar), Musikal (music), Kinestetik-Tubuh, Interpersonal (Sosial), Intrapersonal, Naturalis, dan Kecerdasan Eksistensial.[9]

2. Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21

Menurut Mastuhu, setidaknya ada 16 syarat penyelenggaraan pendidikan bermutu, yaitu[10]:

a. Paradigma Akademik: Para penyelenggara pendidikan dituntut memiliki visi, misi, orientasi, tujuan, strategi mencapai cita-cita pendidikan yang diselenggarakannya.

b. Tata Among: Governance. Meliputi struktur organisasi lembaga pendidikan lengkap dengan unit-unit kerjanya, posisi, peran, dan otoritas kewenangan masing-masing.

c. Demokrasi Pendidikan. Demokrasi memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan kesempatan yang sama dan adil, menghormati harkat dan martabat sesama manusia, dan peluang kerjasama yang dapat menenangkan semua pihak. Tidak terjadinya diskriminasi pendidikan.

d. Otonom. Pendidikan bermutu harus otonom. Misalnya penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah dan sekolah berbasis masyarakat (school based management and school based community). Dengan otonomi, penyelenggaraan pendidikan dapat menetapkan, mencari, dan mengelola dana, sumber daya manusia dan asset-asetnya sendiri.

e. Akuntabilitas. Penyelenggara wajib melaksanakan penyelenggaraan sekolah secara terbuka dan bertanggung jawab akan mutunya pada semua pihak terkait: siswa, orang tua, pemerintah, masyarakat, dan pasar atau pengguna jasa pendidikan lainnya.

f. Evaluasi Diri. Penyelenggaraan pendidikan bermutu diperlukan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan secara konsisten dalam periode-periode tertentu oleh institusi agar diketahui kelemahan, penyimpangan, kekuatan, dan peluang bisa diperbaiki.

g. Akreditasi. Jika evaluasi diri merupakan penilaian dari dalam, maka akreditasi merupakan penilaian dari pihak luar dalam rangka memberikan pengakuan akan mutu pendidikan.

h. Kompetensi. Kemampuan (kompetensi) yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu di abad mendatang, yaitu: memahami Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, menangkap makna perubahan, menerima pendapat dari luar, memprediksi apa yang bakal terjadi jika telah terjadi berdasarkan fakta, data, dan bukti-bukti empiris, menyusun kurikulum yang bermutu, dan lain sebagainya.

i. Kecerdasan. Mengembangkan kecerdasan IQ, EQ, SQ, dalam satu wadah Kecerdasan Agama (RQ). (hal.97) RQ, Religious Quotient, dimaksudkan bahwa semua kecerdasan baik IQ, EQ, SQ, bersumber pada spiritual yang tauhid, yaitu agama-agama langit bukan agama-agama yang dibuat manusia[11]. Dengan RQ diharapkan orang mampu memahami hikmah sesuatu, semua hal pada akhirnya diyakini berawal dari Tuhan, berproses menurut hokum-Nya, dan berakhir pada kebenaran-Nya.

j. Kurikulum. Kurikulum meliputi rancangan seluruh mata pelajaran yang akan diberikan, lengkap dengan isi, dan implementasinya. Meliputi kesesuaian visi, misi, orientasi, tujuan, lengkap dengan kecerdasan komplit (IQ, EQ, SQ, RQ).

k. Metologi Pembelajaran. Metodologi pembelajaran yaitu proses bagaimana mengajar belajar atau “learn how to learn”. Metodologi pembelajaran yang terbaik adalah yang mampu mengembangkan semangat dan kemampuan belajar lebih lanjut. Caranya, melalui dialog atau diskusi.

l. Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan pendidikan bermutu sangat tergantung pada jumlah atau mutu civitas akademika: siswa dan guru, pimpinan, seluruh tenaga kependidikan, seperti: pustakawan, laboran, karyawan, dan lain-lain.

m. Dana. Penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak mungkin dapat dicapai tanpa tersediannya dana dan sarana yang lengkap dan canggih. Bahkan terkesan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mahal dan menggunakan fasilitas atau alat-alat yang mahal pula.

n. Perpustakaan, Laboratorium, dan Alat Pembelajaran. Perpustakaan dan laboratorium sangat penting untuk mencapai pendidikan bermutu. Sebagaimana fokus pembelajaran “learn how to learn”, belajar bagaimana belajar yang baik.

o. Lingkungan Akademik (Academic Athmosphere). Lingkungan akademik biasa disebut Kampus Akademik. Yang dimaksud dengan “kampus” di sini meliputi bangunan atau tata ruang fisik dan non fisik dan system kehidupan akademik di mana civitas akademika melakukan interaksi

p. Kerja Jaringan (Network). Penyelenggara pendidikan bermutu dituntut mampu bekerja dalam jaringan. Tidak ada suatu kekuatan pun yang mampu berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan yang lain.

3. Prospek Politik Pendidikan Nasional

Menurut Mastuhu, Indonesia di abad mendatang telah berubah dengan cepat. Sedikitnya telah muncul sembilan ketegangan kehidupan yang makin mendesak untuk dipecahkan, yaitu[12]:

a. “Lokal” vs “Nasional” vs “Global”. Bagaimana orang “local”, dan “nasional” mampu menjadi warga “global” tanpa tercerabut dari akarnya atau tanpa kehilangan jati dirinya.

b. “Individual” vs “Universal”. Bagaimana agar individu dimana pun berada mampu memasuki dunia global lengkap dengan nilai-nilai universal tanpa kehilangan nilai-nilai luhurnya, sebagai manusia.

c. “Tradisional” vs “Modernitas”. “Modernitas” tidak mungkin ada tanpa “tradisional”, dan “tradisional” akan sia-sia dan tidak berdaya tanpa membuka diri dan siap memasuki “modernitas”.

d. “Jangka Pendek “ vs “Jangka Panjang”. Membuat program jangka pendek tetap dalam bingkai program jangka panjang yang menjadi cita-cita negara dan nilai kemanusiaan-universal dalam era globalisasi.

e. “Kebutuhan Pemerataan” vs “Kebutuhan Bersaing”. Konsep “win-win solution” dalam persaingan. Meskipun demikian, kesenjangan (tidak merata) masih ada.

f. “Kebutuhan Menguasai IPTEK Canggih dengan Cepat” vs “Kemampuan Mencerna yang Rendah dan Peluang yang Sempit”. IPTEK berkembang dengan cepat tetapi SDM masih rendah dan kemiskinan merupakan masalah pelik yang harus dipecahkan.

g. “Kebutuhan Pendekatan Keseragaman dan Otoriter” vs “Kebutuhan Pendekatan Keragaman dan Demokratis”. Sampai akhir abad 20 sistem pendekatan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia didominasi oleh pendekatan keseragaman (etatisme) lengkap dengan kekuasaan birokrasi yang ketat (otoriter). Tuntutan luar negeri dan dalam negeri akan pendekatan yang semakin beragam dan demokratis.

h. “Pendidikan sebagai Proses Pengucilan” vs “Pendidikan sebagai Proses Demokratisasi”. Masyarakat industry yang kapitalis dan materialistis besar kontribusinya pada proses alienasi atau “terkucilkan”. Padahal, pendidikan ditujukan untuk menumbuhkembangkan perilaku/ kepribadian demokratis.

i. “Kebutuhan Moral Spiritual” vs “Kebutuhan Materi”. Oleh karena itu, system pendidikan nasional yang dibutuhkan pada abad mendatang yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan IQ, tapi juga EQ, SQ, dan RQ.

D. Simpulan

Dalam buku, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, Mastuhu berpendapat bahwa UU SPN No. 2 Tahun 1989 sudah “ketinggalan kereta”, sudah tidak mampu lagi melayani tantangan zamannya, baik tantangan internal (kebutuhan dalam negeri) maupun tantangan eksternal (dalam menghadapi tantangan globalisasi). Sistem pendidikan nasional berorientasi pada kepentingan kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu. Pemerintah “Orde Baru” yang berkuasa selama 32 tahun, dari tahun 1966-1998. Sistem pendidikan nasional ini diselenggarakan dengan manajemen yang sangat sentralis dan seragam lengkap dengan semangat etastism yang sangat kuat berlaku di seluruh pelosok tanah air tanpa menghiraukan keragaman kepentingan, kebutuhan dan kemampuan serta peluang daerah-daerah. Sebaliknya, “Era Reformasi” atau “Era Pasca Orde Baru” menuntut pendidikan yang diselenggarakan secara desentralisasi, lengkap dengan kemandirian dan keterbukaan sesuai dengan keragaman daerah-daerah dan golongan-golongan masyarakat. Oleh karena itu “mind set lama”, yaitu tata piker lama sebagaimana tertuang dalam UU SPN No. 2 Tahun 1989 tersebut, harus diganti dengan “mind set baru”.[13]

Kritik Mastuhu di atas memang lebih diperuntukkan bagi UU SPN No. 2 Tahun 1989. Sejak tahun 2003, Indonesia sudah memiliki UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagai ganti UU SPN No. 2 Tahun 1989. Tetapi, walau pun sudah ada UU Sisdiknas baru, persoalan pendidikan di Indonesia masih saja terjadi, misalnya penyelenggaraan UN, kebijakan RSBI/SBI, Dana BOS, dan lain sebagainya.

Di samping itu, dalam bukunya, Mastuhu memberikan gambaran bagaimana merancang pendidikan bermutu dalam menghadapi era globalisasi. Ada 16 syarat yang setidaknya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan bermutu untuk menyongsong masa depan, yaitu: paradigm akademik, tata among, demokrasi pendidikan, akuntabilitas, evaluasi diri, akreditasi, kompetensi, kecerdasan, kurikulum, metodologi pembelajaran, SDM, Dana, Perpustakaan, Laboratorium, dan Alat Pembelajaran, Lingkungan akademik, dan kerja jaringan (network).

Catatan penting dari pemikiran Mastuhu yang sangat relevan dengan perkembangan pendidikan masa sekarang yang menekankan pendidikan karakter, yaitu bagaimana pendidikan masa depan dapat memberikan pelayanan yang mengapresiasi kecerdasan komplit peserta didik, yaitu IQ, EQ, SQ, dan muaranya pada RQ.

Daftar Pustaka

Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003).

Rose, Colin dan J. Nicholl, Malcolm, Accelerated Learning For The 21st Century, Cara Belajar Cepat Abad XXI, (Bandung: Nuansa, 2002)

W. Gunawan, Adi, Born to be a genius, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

http://datakesra.menkokesra.go.id/.../human_developement_index_2011. Diunduh pada Rabu, 6 Juni 2012 jam.11.01 WIB.

http://duniabaca.com/pengertian-dan-karakteristik-agama-samawi-dan-ardhi.html). Diunduh pada Rabu, 6 Juni 2012, jam.11.36 WIB.[1] Immawati Muflicah, S.Ag (NIM. 11913116), adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. review buku menata ulang pemikiran sistem pendidikan nasional dalam abad 21, Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Sistem Pendidikan Islam, dosen pengampu: Hujair ah Sanaky.

[2] http:// datakesra.menkokesra.go.id/.../human_developement_index_2011. Diunduh pada Rabu, 6 Juni 2012 jam.11.01 WIB.

[3] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 36.

[4] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 145.

[5] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 32-33

[6] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 34

[7] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 38

[8] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 38-29

[9] Baca bukunya, Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning For The 21st Century, Cara Belajar Cepat Abad XXI, (Bandung: Nuansa, 2002), hlm. 59-60 atau Adi W. Gunawan, Born to be a Genius, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 133-134.

[10] Baca Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 66-124

[11] Agama samawi atau disebut juga agama langit, adalah agama yang dipercaya oleh para pengikutnya dibangun berdasarkan wahyu Allah. Beberapa pendapat menyimpulkan bahwa suatu agama disebut agama Samawi jika: Mempunyai definisi Tuhan yang jelas, Mempunyai penyampai risalah (Nabi/Rasul), Mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam Kitab Suci. Di dunia ini agama-agama besar yang dianggap agama samawi diantaranya Yahudi, Kristen, Islam. Kebalikan dari agama samawi adalah Agama Ardhi. Misalnya agama budha yang diciptakan Sidharta Gautama, maupun agama-agama yang lain, seperti Hindu, Konghucu, Shinto, dan lain-lain. (http://duniabaca.com/pengertian-dan-karakteristik-agama-samawi-dan-ardhi.html) Diunduh pada Rabu, 6 Juni 2012, jam 11.36 WIB.

[12] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 125-131.

[13] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21,… hlm. 146-147

Tags: artikel · Uncategorized

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI BIDANG PENDIDIKAN

September 4th, 2011 · No Comments


PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

DI BIDANG PENDIDIKAN

Oleh:

Hujair AH. sanaky[1]

1. Dimensi Kompetensi

Kompetensi yang diharapkan dibentuk pada akhir pendidikan dan pelatihan ini adalah agar peserta memahami konsep media, mendesain microsoft powerponit, dan manfaat TIK untuk media pembelajaran.

2. Kompetensi Dasar yang Diharapkan Dicapai

Setelah mengikuti materi pendidikan dan latihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar media pembelajaran berbasis TIK, dan mampu merancang dan mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK

3. Indikator Pencapaian

Setelah mempelajari bahan pelatihan ini, diharapkan:

  1. Peserta dapat memahami dengan baik konsep dasar media, media pembelajaran dan media pembelajaran berbasis TIK.
  2. Peserta dapat memahami dengan baik konsep, tujuan, dan karakteristik e-learning dalam pembelajaran.
  3. Peserta dapat memahami dengan baik media Pembelajaran Berbasis Slide Power Point.
  4. Peserta dapat mengidentifikasi manfaat TIK untuk media pembelajaran secara baik.
  5. Peserta terampil menggunakan program power point dalam pembelajaran.

4. Alokasi Waktu

No.

Materi Diklat

Alokasi

1.

Teori: Pengertain dan Konsep Media Pembelajaran; mendesain mecrosoft powerpoint: memasukan teks, gambar, suara dan video, membuat tampilan menarik,membuat hyperlink, membuat slide transition; manfaat TIK untuk media pembelajaran: konsep e-learning, tujuan, manfaat, dan karakteristik sistem elearning.

2 jam

2.

Peserta Diklat, secara bekelompok melakukan latihan; latihan mendesain mecrosoft powerpoint dengan teknik memasukan teks, gambar, suara dan video; latihan terampil menggunakan program power point dalam pembelajaran; latihan menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning.

4 jam

5. Skenario Diklat

a. Perkenalan

b. Penjelasan tentang dimensi kompetensi, indikator, alokasi waktu dan ske-nario pendidikan dan pelatihan monitoring pelaksanaan standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah.

c. Pre-test

d. Eksplorasi pemahaman peserta berkenaan dengan monitoring pelaksanaan standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah melalui pendekatan andragogi.

e. Penyampaian Materi Diklat:

1) Menggunakan pendekatan andragogi, yaitu lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta pelatihan, menganalisis, menyimpulkan, dan mengeneralisasi dalam suasana diklat yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Peranan pelatih lebih sebagai fasilitator.

2) Diskusi tentang konsep dasar media berbasisi TIK yang digunakan dalam pembelajaran.

3) Praktik latihan mendesain mecrosoft powerpoint dengan teknik memasukan teks, gambar, suara dan video; latihan menggunakan program power point dalam pembelajaran, latihan menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning.

f. Post test.

g. Refleksi bersama antara peserta dengan pelatih mengenai jalannya pelatihan.

h. Penutup

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

DI BIDANG PENDIDIKAN

Oleh:

Hujair AH. sanaky

1. PENDAHULUAN

HUJAIR AH. SANAKY [2002]Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika telah membawa pengaruh terhadap penggunaan alat-alat bantu mengajar di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Mungkin saja, bagi sekolah-sekolah yang sudah maju dan mampu, telah menggunakan alat-alat tersebut sebagai alat bantu mengajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, perkembangan pendidikan di sekolahan semakin lama semakin mengalami perubahan dan mendorong berbagai usaha perubahan. Proses pendidikan di sekolah-sekolah kita telah menunjukkan perkembangan pesat pada bidang kurikulum, metodologi pembelajaran, peralatan dan penilaian. Selain itu, juga terjadi perubahan pada bidang administrasi pendidikan, organisasi, personil [SDM], dan supervisi pendidikan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi merupakan pembaharuan dalam sistem pendidikan yang menyangkut semua aspek atau komponen yang ada.[2]

Sekarang ini proses pembelajaran di sekolah mulai disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga telah terjadi perubahan dan pergesaran paradigma pendidikan. Misalnya saja, perkembangan pesat dibidang teknologi informasi internet, dapat mempercepat aliran ilmu pengetahuan yang dapat menembus batas-batas dimensi ruang, birokrasi, kemapanan, dan waktu. Katakan saja program-program internet bukan hanya data dan informasi yang dapat di transmisikan dengan kecepatan tinggi, tetepi ilmu pengetahuan dapat diakses secara cepat oleh penggunanya. Maka kemampuan, kecepatan dan kesempatan untuk mengakumulasi, mengolah, menganalisis, mensintesa data menjadi informasi yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sangatlah penting artinya dalam dunia informasi saat ini. Tentu saja, kondisi ini berpengaruh pada kebiasaan dan budaya pendidikan yang dikelola dan dilakukan selama ini.

Kemajuan dan peranan teknologi sudah sedemikian menonjol, sehingga penggunaan alat-alat, perlengkapan pendidikan, media pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah mulai disesuaikan dengan kemajuan. Penggunaan alat-alat bantu mengajar, alat-alat bantu peraga pendidikan, audio, visual, dan audio-visual serta perlengkapan sekolah serta perlengkapan peralatan kerja lainnya,[3] mulai disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Maka yang perlu diperhatikan adalah semua peralatantan dan perlengkapan sekolah harus disesuaikan dengan tuntutan kurikulum, metode, materi, dan tingkat kemampuan pembelajar [siswa] untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa aspek yang menonjol, dalam proses pembelajaran, yaitu metode pengajaran, media pembelajaran, dan penilaian. Oleh karena itu, para pengajar [guru dan dosen] dapat menerapkan aspek-aspek pembelaja-ran tersebut.

Perkembangan teknologi eloktronik dan informasi telah mempengaruhi penggunaan ber- bagai jenis media, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran di kelas Tuntutannya, para pengajar harus mampu meng-gunakan alat-alat atau perleng-kapan tersebut secara efektif dan efisien. Tetapi sisi lain, pengajar juga diisyaratkan untuk menggunakan alat-alat yang murah, efisien, dan mampu dimiliki sekolah baik yang dibuat oleh pengajar sendiri, maupun alat-alat kompensional yang sudah ada dan tidak menolak kemungkinan meng-gunakan alat-alat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ke-majuan teknologi.

Pengajar mulai berusaha membiasakan diri untuk menggunakan peralatan-peralatan, seperti OHP, LCD, CD, VCD, Vidio, komputer, dan internet dalam pembelajaran di kelas, dengan berbagai program pembelajaran yang dapat dikembangkan. Untuk sekolah-sekolah yang sudah maju, seharusnya sudah berusaha untuk melakukan berbagai upaya perbaikan pada alat-alat dan perlengkapan pendidikan yang digunakan. Demikian pula kesedian pengajar untuk menyesuaikan dan menggunakan alat-alat pendidikan konpensional yang sudah ada dengan tidak menolak menggunakan alat-alat yang sesuai dengan kemajuan teknologi modern. Sekolah-sekolah yang mampu, mungkin saja telah memiliki peralatan pendidikan yang memadai dan telah menggunakan jenis media yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan semua mata pelajaran, seperti menggunakan radio, TV, film, komputer, VCD, DVD, LCD, internet, sebagai sarana pembelajaran. Di Indonesia telah dicobakan penggunaan radio dan televisi pendidikan [TVP].[4] Sekarang ini mulai dikembangkan pembelajaran berbasis e-learning internet. Maka bagi sekolah-sekolah jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh, tentu saja memerlukan perlengkapan pendidikan yang baik dan disesuaikan dengan perkembangan alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dan pendidikan.

2. MEDIA PEMBELAJARAN

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan [Bovee, 1997].[5] Dengan demikian, media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, bentuk komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana untuk menyampaikan pesan. Selain itu, bentuk-bentuk stimulus dapat dipergunakan sebagai media, diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia, realitas, gambar bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang direkam. Kelima bentuk stimulus ini akan membantu pembelajar mempelajari bahan pelajaran, atau dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk stimulus dapat dipergunakan sebagai media adalah suara, lihat, dan gerakan.

Banyak batasan atau pengertian yang dikemukakan para ahli tentang media, diantaranya adalah: Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan [Association of Education and Communication Technology [AECT] di Amerika, membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. National Education Assiciation [NEA], mengatakan bahwa “media” adalah bentuk-bentuk komunikasi baik cetak maupun audio-visual serta peralatannya. Gagne [1970], mangatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen atau sumber belajar dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar. Briggs [1970], mengatakan media adalah segala wahana atau alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang pembelajar untuk belajar. Schramm, mengatakan media adalah teknologi pembawa informasi atau pesan instruksional. Y. Miarso, mengatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat merangsang proses belajar. Secara umum media adalah “alat bantu” yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

Dari pengertian di atas, dapat didisimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas.[6]

Dari keseluruhan pengertian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa substansi dari media pembelajaran adalah :

a. bentuk saluran, yang digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada penerima pesan atau pembelajar.

b. berbagai jenis komponen dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar,

c. bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang pembelajar untuk belajar

d. bentuk-bentuk komunikasi yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar, baik cetak maupun audio-visual

3. MENDESAIN MICROSOFT POWERPOINT PROGRAM KOMPUTER

Microsoft Powerpoint adalah program aplikasi presentasi yang merupakan salah satu program aplikasi di bawah Microsoft Office program koputer dan tampilan ke layar dengan menggunakan bantuan LCD projector. Keuntungan terbesar dari program ini adalah tidak perlunya pembelian piranti lunak karena sudah berada di dalam Microsoft Office program komputer. Jadi pada waktu penginstalan program Microsoft Office dengan sendirinya program ini akan terinstal. Hal ini akan mengurangi beban hambatan pengembangan pembelajaran dengan komputer.[7]

Keuntungan lain dari program ini adalah sederhananya tampilan ikon-ikon dan ikon-ikon pembuatan presentasi kurang lebih sama dengan ikon-ikon Microsoft Word yang sudah dikenal oleh kebanyakan pemakai komputer. Oleh karena itu, pemakai program komputer tidak perlu dan harus mempelajari bahasa pemrograman, tetapi dengan ikon yang telah dikenal dapat mengoprasiankan program tersebut. Sedangkan hambatan lain dari pembelajaran dengan komputer dapat dikurangi yaitu hanbatan pengetahuan tehnis dari program komputer itu sendiri.

Program aplikasi ini merupakan program untuk membuat presentasi yang ada dapat dipergunakan untuk membuat program pembelajaran, sehingga program yang dihasilkanpun akan cukup menarik dengan komposisi warna dan animasi yang digunakan. Sedangkan keuntungan lain dari program komputer adalah program ini dapat disambungkan ke jaringan internet yang dapat dimanfaatkan secara umum oleh pamakai internet.

Dengan microsoft powerpoint program komputer, seorang pengajar dapat mendisaian berbagai program pembelajaran sesuai dengan materi, metode, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Program yang didisain dengan menggunakan microsoft powerpoint, di antaranya:

[1] Memasukkan teks, gambar, suara dan video

Pengajar dapat menampilkan berbagai teks untuk berbagai keperluan pembelajaran, dangan cara :

[a] setelah menghidupkan komputer dan masuk program powerpoint,

[b] sesudah itu memilih jenis tampilan layar,

[c] pemakai dapat menekan menu insert dan sesudah itu akan muncul berbagai pilihan dan salah satu pilihan adalah insert textbox,

[d] tekan menu ini dan akan muncul kotak teks di dalam tampilan presentasi,

[e] langkah berikutnya adalah mengkopi teks yang ingin dimasukkan dan kemudian menempelkannya [paste] pada kotak yang tersedia,

[f] apabila tidak ingin mengkopi dapat menulis langsung dalan kotak teks yang sudah tersedia,

[g] untuk memasukan gambar, prosesnya sama dengan cara memasukkan teks, yaitu pertama tekan menu insert sesudah itu pilih menu insert picture, sesudah menu ini dipilih, akan muncul dua pilihan from file ... dan from clip art..., apabila ingin memasukkan gambar dari file maka tekan pilihan pertama dan apabila ingin memakai gambar dari clip art yang sudah ada di komputer maka tekan pilihan yang kedua.[8]

Suara dan video merupakan dua fasilitas yang disediakan oleh microsoft powerpoint 2000 yang sangat mendukung pemrograman pembelajaran, misalnya pembelajaran bahasa. Untuk memasukkan video tekan menu insert dan selanjutnya tekan menu movies and sounds, akan muncul dua pilihan untuk masing-masing. Untuk suara [sounds] akan muncul sounds from file dan sounds from Gallery demikian pula untuk movies akan muncul pilihan Movies from file atau Movies from Gallery. Pemakai komputer dengan microsoft powerpoint 2000 tinggal memilih jenis file yang akan dimasukkan.[9]

[2] Membuat Tampilan Menarik

Tampilan yang manarik akan meningkatkan minat dan motivasi pembelajar untuk menjalankan program. Pada program komputer microsoft powerpoint 2000, ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk membuat tampilan menarik. Fasilitas yang pertama adalah background. Background akan memperindah tampilan program dan juga ada beberapa jenis background yang ditawarkan, yaitu :

[a] dengan memberi warna,

[b] dengan memberi tekstur,

[c] memasang gambar dari file sendiri.[10]

Langkah pemasangan background adalah dengan mene-kan menu format dan kemudian menekan menu background dan sesudah itu akan mun-cul pilihan background fill, more color dan fill effects.

Apabila pem-rogram ingin memilih warna yang sudah ada maka tekan apply, apabila ingin memilih warna sendiri tekan more color, pilih warna dan tekan apply, dan apabila ingin memberi tekstur atau gambar sendiri maka tekan fill effects, pilih tekstur atau gambar dan tekan apply.[11]

Fasilitas lain yang akan membuat tampilan prestasi lebih menarik adalah fasilitas animasi. Dengan fasilitas ini gambar-gambar dan teks akan muncul ke layar dengan cara tampil yang bervariasi. Fasilitas animasi ini memungkinkan gambar atau objek lain tampil dari arah yang berbeda atau dengan cara yang berbeda. Objek dapat melayang dari atas, bawah, kanan, kiri, atau dari sudut. Objek juga bisa muncul dari tengah atau dari pinggir. Maka dengan sedikit kreatifitas fasilitas ini, dapat menghasilkan language games yang menarik.[12]

Pembuatan animasi dimulai dengan memilih objek yang akan dibuat animasi dengan cara mengklik objek itu. Sesudah itu pilih menu Slide Show dan kemudian memilih menu Custom Animation. Sesudah itu menekan menu dan akan muncul berbagai pilihan diantaranya order and timing untuk mengatur urutan dan waktu tampil ke layar dan juga pilihan effects untuk mengatur efek yang diinginkan.

[3] Membuat Hyperlink

Selain fasilitas yang dikemukakan di atas, pada program komputer juga disediakan program Hyperlink. Hyperlink yaitu fasilitas yang disediakan untuk menghubungkan dengan file lain. Fasilitas ini sangat penting dan sangat mendukung pembelajaran, sebab program hyperlink ini dapat terhubung ke program lain yang pada komputer dan atau ke jaringan internet, apabila komputer yang digunakan telah tersambung dengan program internet. Hyperlink atau hubungan dalam satu program akan memungkinkan programer memberikan umpan balik secara langsung terhadap proses pembelajaran. Hubungan dengan program lain akan memperkaya fasilitas yang mendukung pembelajaran dan hubungan dengan internet akan membuka berbagai kemungkinan pembelajaran yang lebih luas, pribadi dan otentik.[13]

Pembuatan hyperlink adalah dengan memilih objek yang akan kita link ke program lain atau internet. Langkahnya yaitu sesudah kita memilih objek kita mengclick menu insert dan kemudian mengklik menu hyperlink, maka akan muncul dialog box dan kemudian kita menuliskan alamat yang dituju misalnya sebuah file atau sebuah situs web dan kemudian mengclick OK, maka objek itu akan tersambung ke alamat yang ditulis. Cara yang kedua adalah melalui menu slide show dan kemudian menekan action settings, sesudah itu akan muncul dialog box. Dengan mengisikan alamat dan mengklik OK maka objek akan tersambung ke alamat yang diinginkan.[14]

Fasilitas-fasilitas diatas adalah fasilitas utama dalam pengembangan materi pembelajaran dengan menggunakan microsoft powerpoint 2000 program komputer. Fasilitas yang lain adalah fasilitas untuk membuat tampilan program lebih menarik dan mudah digunakan. Untuk memudahakan penggunaan program hyperlink, akan kemukakan langkah-langkah operasional pembuatan hyperlink, sebagai berikut:

[a] Langkah pertama, memilih dan tentukan objek yang akan kita link atau dihubungkan dengan file lain yang ada dalam program komputer.

[b] Langkah kedua, menu atau objek tersebut terlebih dahulu diblok.

[c] Langkah ketiga, letakan kursor pada menu atau objek yang telah diblok dan kemudian klik kanan.

[d] Langkah keempat, setelah diklik akan keluar tabel atau box menu pilihan [lihat box menu pada gambar].

[e] Langkah kelima, letakan kursor pada pilihan menu hyperlink pada box, kemudian click kiri dan kemudian akan keluar menu pilihan pada box (lihat menu pilihan pada box gambar).[15]

[f] Langkah keenam, pilih menu yang akan dihubungkan dan di click, kemudian akan masuk keblok address, click bookmark, dan akan keluar select place in document – select an existing place in the docu-ment. Dalam box akan muncul slide titles:

[1] Slide 1,

[2] Slide 2,

[3] dst.[lihat tebel pada gambar].[16]

[g] Langkah ketujuh, mengisikan menu file atau alamat yang dipilih dan kemudian mengclick OK, maka objek tersebut akan tersambung [hyperlink] kealamat atau file yang diingin kan.

Silahkan saudara mencoba. Jangan sekali-kali saudara takut salah, sebab dalam program komputer telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas program dan memuat petunjuk-petunjuk yang mudah dipelajari dan dipahami. Bahasa-bahasa petunjuk diprogram komputer mudah dipahami, sehingga memudahkan saudara untuk membuat program hyperlink.

[4] Membuat Slide Transition

Selain fasilitas program hyperlink, juga disediakan pula fasilitas slide transition yaitu power point slide dapat digerakan secara manual dengan menggunakan program Ö on mouse click atau menggunakan program Ö automatically after.

Jika memilih on mouse click, dan kemduian mengclick apply to all slides. Hasil program slide bersifat manual dan dapat mengoparsionalkan hanya dengan mengclick tanda panah pada layar slide show dan langsung slide berganti. Tetapi, apabila saudara berkeinginan slide bergerak secara otomatis, maka mengclick automatically after, tentukan waktunya [detik atau menit] dan langkah selanjutnya mengclick apply to all slides. Maka hasil program slide sudah dapat bergerak secara otomatis. Maka langkah-langkah untuk pembuatan slide transtion baik manual maupun otomatis, sebagai berikut:

[a] langkah pertama, membuat dan mempersiapkan disain program power point slide sebanyak 5, 10 slide atau lebih.

[b] langkah kedua, adalah click saja slide show atau diclick kanan di mouse pada salah satu power point slide [contoh letakan kursor pada kotak pedagogik dislide dan diclick kanan] akan muncul menu pilihan program, kemudian click menu custom animation, akan keluar box pilihan menu program.

[c] langkah ketiga, click “tanda panah” disebelah kanan custom animation, dan akan keluar box menu pilihan program mulai getting started sampai dengan slide transition.

[d] langkah ketiga, mengclick slide transition dan muncul box slide transition dengan beberapa menu pilihan yaitu: [1] apply to selected slide dengan beberapa menu pilihan, [2] modify transition dengan dua pilihan yaitu speed [slow,medium,dan fast] dan sound [dengan berbagai pilihan suara] [3] advance slide dengan dua pilihan menu:[a] on mouse click, dan [b] automatically after .

Apabila berkeinginan untuk membuat slide otomatis, maka click automatically after. Langkah selanjutnya click juga waktu untuk menentukan satu slide masa waktunya berapa detik atau menit, kemudian click apply to all sildes. Maka, semua disain power point slide dalam file itu sudah bersifat otomatis. Perlu diperhatinan untuk penggunan waktu [detik atau menit] harus disesuaikan dengan berapa lama satu slide dijelaskan, sehingga gerakan otomatisnya sesuai dengan penjelasan pengajar.

4. MANFAAT TIK UNTUK MEDIA PEMBELAJARAN

Model pembelajaran e-learning ini sangat bermanfaat, baik bagi peserta didik maupun tenaga pengajar (guru), bahkan juga bagi para pengelola lembaga pendidikan. E-learning juga memungkinkan pelaksanaan belajar jarak jauh semakin mudah dan terbuka serta dapat memasuki kategori realtime (waktu yang bersamaan) dengan belajar di sekolah.

a. Konsep e-learning

E-Learning [Electronic Learning], proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Menurut Michael Purwadi [2003] perangkat elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah perangkat elektronik yang ada kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi [TIK] dan multimedia berupa CD ROM, Video Tape, Televisi, dan Radio. Maka, e-learning adalah proses pembelajaran yang difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan teknologi informasi dan internet. E-Learning tidak lagi hanya terbatas pada proses pembelajaran yang sifatnya statis, stand alone, dan satu arah, tetapi telah meluas menjadi proses pembelajaran yang sifatnya dinamis, collaborative, dan multimedia. Sedangkan secara khusus e-learning mempunyai ciri-ciri, antara lain:

[1] memiliki content yang relevan dengan tujuan pembelajaran,

[2] menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian contoh dan latihan,

[3] menggunakan elemen-elemen seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran, dan

[4] membangun pemahaman dan kemampuan yang terkait dengan tujuan pembelajaran baik secara perseorangan atau kelompok [Clark & Mayer, 2003].[17]

Apa yang menjadi kelebihan pembelajaran jarak jauh berbasis e-learning. Keunggulan pembelajaran melalui e-Learning, yaitu menciptakan peluang interaktivitas pembelajaran menjadi lebih meningkat. Tidak ada batasan waktu dan tempat dan pembelajar menjadi lebih bertanggung jawab akan kesuksesannya. Dulu mungkin kita berpikir bahwa kegiatan belajar mengajar harus dalam ruang kelas, dimana guru atau dosen mengajar di depan kelas sambil sesekali menulis materi pelajaran di papan tulis. Tetapi perbelajaran atau pendidikan jarak jauh sudah dikenal beberapa puluh tahun yang lalu. Walaupun dengan mekanisme yang boleh dibilang cukup sederhana untuk ukuran sekarang, tetapi saat itu metode tersebut sudah dapat membantu orang-orang yang butuh belajar atau mengenyam pendidikan tanpa terhalang kendala geografis. Maka seiring, ditemukannya teknologi Internet, hampir segalanya menjadi mungkin. Kini kita dapat belajar tak hanya anywhere saja, tetapi juga sekaligus anytime dengan fasilitas sistem e-Learning yang ada.[18]

Untuk melihat dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi [TIK] terhadap kegiatan pembelajaran secara umum, ada beberapa istilah yang mirip, seperti: Distance Education, Distance Learning, Computer Mediated Learning, Computer Aided Instruction, dsb. Sehingga tak jarang terjadi tumpang tindih dalam penggunaan istilah tersebut:

(1) Distance Learning, yaitu instructional delivery yang tidak mengharuskan siswa untuk hadir secara fisik pada tempat yang sama dengan pengajar [Ornager, UNESCO, 2003].

(2) Distance Education, yaitu model pembelajaran dimana siswa berada di rumah atau kantor mereka dan berkomunikasi dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa melalui e-mail, forum diskusi elektronik, videoconference, serta bentuk komunikasi lain yang berbasis komputer [Webopedia, 2003].

(3) E-Learning, yaitu proses belajar yang difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan TIK [Martin Jenkins and Janet Hanson, Generic Center, 2003].[19] Maka penggunaan istilah e-Learning, karena cakupan pengertiannya lebih umum digunakan dan juga menekankan aspek penggunaan TIK dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran kapan saja, dan dimana saja.[20]

b. Tujuan, Manfaat, dan Karakteristik sistem e-learning

Tujuan, manfaat, dan karakteristik sistem e-learning sebagai media pembelajaran, sebagai berikut :

1] Tujuan sistem pembelajaran melalui e-learning, yaitu :

[a] Meningkatkan kualitas pembelajaran pembelajar.

[b] Mengubah budaya mengajar pengajar

[c] Mengubah belajar pembelajar yang pasif kepada budaya belajar aktif, sehingga terbentuk independent learning.

[d] Memperluas basis dan kesempatan belajar untuk masyarakat.

[e] Mengembangkan dan memperluas produk dan layanan baru.

2] Manfaat :

Manfaat dan dampak yang diperoleh dari pembelajaran melalui e-learning,adalah :

[a] Perubahan budaya belajar dan peningkatan mutu pembelajaran pembelajar dan pengajar.

[b] Perubahan pertemuan pembelajaran yang tidak terfokus pada pertemuan [tatap muka] di kelas dan pertemuan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu melalui fasilitas e-learning.

[c] Tersedianya materi pembelajaran di media elektronik melalui website e-learning yang mudah diakses dan dikembangkan oleh pembelajar dan mungkin juga masyarakat.

[d] Pengkayaan materi pembelajaran sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

[e] Menciptakan competitive positioning dan meningkatkan brand image

[f] Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kepuasan pembelajar serta kualitas pelayanan.

[g] Mengurangi biaya operasi dan meningkatkan pendapatan

[h] Interaktivitas pembelajar meningkat, karena tidak ada batasan waktu untuk belajar.

[i] Pembelajar menjadi lebih bertanggung jawab akan kesuksesannya [Learner oriented].

c. Karakteristik Sistem e-learning

Dari beberapa sistem e-Learning yang dikembangkan, secara umum kita dapat membagi berdasarkan sifat interaktivitas e-learning, menjadi 2 [dua] karakteristik, yaitu :

1] Sistem yang bersifat statis.

Untuk aplikasi sistem yang bersifat statis ini, yaitu :

[a] pengguna hanya dapat men-download bahan belajar yang diperlukan,

[b] seorang administrator, hanya dapat meng-upload file-file materi,

[c] pada sistem ini, suasana belajar yang sebenarnya tak dapat dihadirkan, misalnya jalinan komunikasi,

[d] sistem ini cukup berguna bagi mahasiswa/siswa yang mampu belajar otodidak dari sumber-sumber bacaan yang disediakan dalam sistem ini, baik yang berformat HTML, PowerPoint, PDF, maupun yang berupa video,

[e] sistem ini berfungsi untuk menunjang aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di kelas.

2] Sistem yang bersifat dinamis

Untuk aplikasi sistem yang bersifat statis ini, yaitu :

[a] fasilitas yang tersedia pada sistem ini lebih bervariasi, seperti forum diskusi, chat, e-mail, alat bantu evaluasi pembelajaran, manajemen pengguna, serta manajemen materi elektronis,

[b] siswa mampu belajar dalam lingkungan belajar yang tidak jauh berbeda dengan suasana di kelas perkuliahan,

[c] sistem e-learning, digunakan untuk membantu proses transformasi pengetahuan dengan paradigma student-centered,

[d] guru aktif memberikan materi, meminta mahasiswa bertanya mengenai sesuatu yang belum dipahami dan mahasiswa dilatih belajar secara kritis dan aktif.

[e] sistem e-Learning, dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan metode belajar kolaboratif [collaborative learning] maupun belajar dari proses memecahkan problem yang disodorkan [ problem-based learning ].[21]

Model pembelajaran e-learning mengutungkan peserta didik dan pengajar; (a) Bagi peserta didik jelas bahwa e-learning ini akan melatih kemandirian peserta didik dan mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap belajarnya dan membangun self-knowledge dan self-confidence. Di samping itu, juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran dari mana pun berada; (b) Bagi tenaga pengajar, e-learning juga memberikan banyak manfaat. Di antaranya yang terpenting adalah bahwa ia selalu dapat memberikan materi yang up-todate kepada para peserta didiknya. Memungkinkan pengajar mengkomunikasikan gagasan-gagasannya dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Bagi pengelola lembaga pendidikan, program pembelajaran den gan e-learning, mempunyai manfaat yang sangat luas, yaitu meningkatkan prestise dan akuntabilitas lembaga. Memungkinkan menciptakan sistem distance education, dan virtual school. Pengelola pendidikan tidak lagi perlu direpotkan dengan pengadaan ruang-ruang belajar dan sarana lainnya seperti dalam kelas-kelas konpensional.

PUSTAKA

Clark, R.C. dan Mayer, R E. (2003), E-Learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning, Pfeiffer, San Francisco.

Harry B. Santoso, e-Learning: Belajar Kapan Saja, Dimana Saja, From: http://dl2. cs.ui.ac.id/harrybs/e-Learning.pdf, access, 10/4/2007.

Hujair AH. Sanaky, Media Pembelajaran, Buku Pegangan Wajib Guru dan Dosen, Kaukaba Dipantara, 2011.

Junaidi Utomo, 2001. Dampak Internet Terhadap Pendidikan : Transformasi atau Evolusi, Seminar Nasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 7 April 2001.

Oemar Hamalik,1989, Media Pendidikan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Ouda Teda Ena, Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan Piranti Lunak Presentasi, From: http://www.ialf.edu/kipbipa/ papers/ Ouda TedaEna.doc, Akses, Senin, 20/10/2003.


[1] Hujair AH. Sanaky, Dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

[2] Oemar Hamalik,1989, Media Pendidikan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

[3] Oemar Hamalik, 1989 : 3.

[4] Oemar Hamalik, 1989 : 4.

[5] Ouda Teda Ena, Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan Piranti Lunak Presentasi, From: http://www.ialf.edu/kipbipa/ papers/ Ouda TedaEna.doc, Akses, Senin, 20/10/2003.

[6] Oemar Hamalik, 1989 : 12.

[15]Gambar diambil dari program computer

[16]Gambar diambil dari program computer.

[17] Clark, R.C. dan Mayer, R E. (2003), E-Learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning, Pfeiffer, San Francisco.

[18] Harry B. Santoso, e-Learning: Belajar Kapan Saja, Dimana Saja, From: http://dl2.cs.ui. ac.id/harrybs/e-Learning.pdf, access, 10/4/2007.

[19] Ibid., Harry B. Santoso , e-Learning: Belajar Kapan Saja, Dimana Saja, From: http://dl2.cs.ui.ac.id/harrybs/e-Learning.pdf, access, 10/4/2007.

[20]Ibid., Harry B. Santoso , e-Learning: Belajar Kapan Saja, Dimana Saja, From: http://dl2.cs.ui.ac.id/harrybs/e-Learning.pdf, access, 10/4/2007.

[21] Harry B. Santoso, E-learning: Belajar Kapan Saja, Dimana Saja, From: Internet.

Tags: artikel

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)

September 4th, 2011 · No Comments

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)

DAN AKREDITASI MADRASAH

Oleh: Hujair AH. Sanaky[1]

1. Dimensi Kompetensi

Kompetensi yang diharapkan dibentuk pada akhir pendidikan dan pelatihan ini adalah agar peserta memahami sistem penjaminan mutu, 8 (delapan) SPMP, evaluasi diri madrasah, monitoring dan akreditasi madrasah

2. Kompetensi yang Diharapkan Dicapai

Setelah mengikuti materi pendidikan dan latihan ini, peserta diharapkan ”mampu melaksanaan” SPMP dan standar nasional pendidikan, memanfaatkan hasilnya untuk mempersiapkan akreditasi sekolah.

3. Indikator Pencapaian

Setelah mempelajari bahan pelatihan ini, diharapkan:

a. Peserta dapat memahami dengan baik prinsip-prinsip SPMP.

b. Peserta dapat memahamai dengan baik delapan standar nasional pendidikan dan penjabarannya.

c. Peserta dapat mengidentifikasi dengan baik komponen-komponen/aspek dari delapan standar nasional pendidikan berdasarkan PP 19 tahun 2005 termasuk Peraturan Menteri yang mengatur tentang standar-standar tersebut, serta panduan-panduan yang dikeluarkan oleh BSNP maupun pedoman pelaksanaan/ petunjuk teknis/ panduan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal terkait.

d. Peserta dapat menyusun dengan tepat dan benar strategi monitoring pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.

e. Peserta dapat menganalisis secara benar pelaksanaan standar nasional pendidikan pada sekolah/madrasah yang dibinanya untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya.

4. Alokasi Waktu

No.

Materi Diklat

Alokasi

1.

Teori: Konsep dan prinsip SPMP; 8 (delapan) SNP; evaluasi diri madrasah; monitoring sekolah oleh pemerintah daerah; Sistem akreditasi Madrasah.

2 jam

2.

Peserta Diklat, secara bekelompok melakukan latihan; (1) Praktik menyusun langkah-langkah dan pedoman monitoring pelaksanaan standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah; (2) melakukan analisis dan evaluasi diri sekolah; dan (3) menyusun langkah-langkah untuk akreditasi madrasah.

4 jam

5. Skenario Diklat

a. Perkenalan

b. Penjelasan tentang dimensi kompetensi, indikator, alokasi waktu dan ske-nario pendidikan dan pelatihan monitoring pelaksanaan standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah.

c. Pre-test

d. Eksplorasi pemahaman peserta berkenaan dengan monitoring pelaksanaan standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah melalui pendekatan andragogi.

e. Penyampaian Materi Diklat:

1) Menggunakan pendekatan andragogi, yaitu lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta pelatihan, menganalisis, menyimpulkan, dan mengeneralisasi dalam suasana diklat yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Peranan pelatih lebih sebagai fasilitator.

2) Diskusi tentang indikator keberhasilan monitoring pelaksanaan SNP.

3) Praktik menyusun langkah-langkah dan pedoman monitoring pelaksanaan standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah.

f. Post test.

g. Refleksi bersama antara peserta dengan pelatih mengenai jalannya pelatihan.

h. Penutup

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)

DAN AKREDITASI MADRASAH

Oleh: Hujair AH. Sanaky

I. Pendahuluan

Mutu pendidikan di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Di luar berbagai prestasi akademis yang dicapai siswa-siswa Indonesia di berbagai lomba ilmiah tingkat dunia, kita masih harus mengakui bahwa masih sangat banyak sekolah yang kondisi sarana prasarana dan proses pembelajarannya masih jauh dari memuaskan. Untuk itu, peningkatan mutu pendidikan masih merupakan salah satu program utama yang menjadi fokus perhatian Kementerian Pendidikan Nasional dan menjadi pekerjaan rumah' Pemerintah. Sesungguhnya sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, khususnya pendidikan tingkat dasar dan menengah. Salah satu upaya adalah mengimplementasikan desentralisasi pendidikan secara bertahap.

Budaya peningkatan mutu pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan
baik bila sekolah terbiasa melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dalam implementasi manajemen di sekolah/madrasah.
Instrumen utama dalam pelaksanaan SPMP adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dalam implementasinya, EDS akan ditindaklanjuti dengan program Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) yang dilaksanakan oleh para Pengawas Pendidikan. MSPD merupakan instrumen utama Evaluasi Diri Kota/Kabupaten (EDK) sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Dengan demikian, SPMP, yang diimplementasikan dalam kegiatan EDS, akan menjadi komponen utama dalam lingkup implementasi MBS sebagai upaya pembudayaan peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang berkelanjutan.


II. Konsep dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Pengertian SPMP

Mutu (quality) adalah memenuhi atau melibihi keinginan pelanggan dan stakeholders secara konsisten. Mutu adalah kesesuaian fungsi dengan tujuan, kesesuaian dengan spesifikasi dan standar yang ditentukan/berlaku, sesuai dengan kegunaannya, produk yang memuaskan pelanggan, sifat dan karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan / harapan pelanggan (ISO 9000)

Penjaminan Mutu (Quality assurance) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Quality management system (sistem manajemen mutu) adalah suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan (continous improvement). Sistem manajemen mutu adalah suatu sistem manajemen yang menjamin kesesuaian antara proses dengan output yang dihasilkan yang akan memberikan kepuasan stakeholders.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan memperkenalkan sebuah pergeseran dari paradigma yang bertumpu kepada inspeksi eksternal menuju paradigma yang bertumpu kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu internal oleh satuan pendidikan adalah Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dikdasmen menerapkan manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (PP no. 19/2005 pasal 49). Satuan Pendidikan mengembangkan visi dan misi…. dan evaluasi kinerja masing-masing (PP no. 19/2005 pasal 65). Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui SNP (PP no.19/2005 pasal 91).

Secara singkat, implementasi SPMP terdiri dari rangkaian proses/tahapan yang secara siklik dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan. Tahapan-tahapan proses SPMP ini merupakan suatu siklus yang saling terkait dan berlangsung secara sustainable (berkelanjutan) (Short, 2009). Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas perlu dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai stakeholders sekolah sesuai dengan amanat MBS (PP No. 19 Tahun 2005).

Sekolah perlu membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari berbagai unsur stakeholders yaitu, kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru, komite sekolah, orang tua, dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan karena kepedulian yang tinggi pada sekolah. Dalam melaksanakan SPMP, Pengawas Pendidikan yang bertugas sebagai
pembina sekolah juga harus dilibatkan dalam TPS, sebagai wakil dari pemerintah.

SPMP tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa pelibatan dan pemberdayaan berbagai stakeholders sekolah, termasuk wakil pemerintah. Melalui SPMP, sekolah dapat melaksanakan program manajemen yang berbasis data. Pola manajemen ini pada kenyataannya masih belum dilakukan olehbanyak sekolah sebagai suatu budaya kerja. Data yang valid, secara empirik dan akurat, akan selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan berbagai rencana peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah. Dengan demikian, 5 (lima) rangkaian tahapan SPMP yang berbasis data ini akan menjadi bagian vital dan utama dalam proses Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Implementasi tahapan-tahapan SPMP ini kemudian diharapkan menjadi budaya peningkatan mutu di sekolah/madrasah. Dari berbagai data valid yang dapat dikumpulkan sekolah (data dari hasil akreditasi sekolah, sertifikasi guru, ujian nasional, profil sekolah, dan lain-lain), Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan salah satu instrumen implementasi SPMP yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai salah satu program akseleratif dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Prioritas Nomor 2. Pendidikan).

Dimensi Mutu adalah; (1) Realiability : Tingkat ketangguhan dan ketelitian dalam pelayanan; (2) Assurance : Tingkat Jaminan mutunya; (3) Tangibles : Tingkat penyediaan fasilitas fisik, peralatan, material dan personil pelayanan; (4) Empathy : Perhatian terhadap stakeholders; (5) Responsiveness: Tanggapan dan bantuan yang cepat dan akurat dalam pelayanan.

Sistem Penjaminan Mutu (Quality Assurance System); (1) Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah prosess penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga organisasi memenuhi idealismenya dan stakeholders memperoleh kepuasan. (2) SPM adalah serangkaian langkah yang terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memenuhi harapan pelanggan akan layanan dan produk/jasa yang disediakan; (3) SPM adalah tata kelola yang baik, akuntabel dan peningkatan mutu.

Sistem Penjaminan Mutu, tumbuh budaya mutu: menetapkan dan memiliki standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan meningkatkan standar secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement)

2. Mekanisme Jaminan Mutu Pendidikan

Substansi utama SPM pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan siklus PDCA (Plan – Do – Check – Action) pada proses penyelenggaraan pendidikan.

a. Perencanaan Mutu (Plan)

Plan, adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu, meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu.

b. Pelaksanaan (Do)

Do, adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan. Maka untuk menjamin mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

c. Evaluasi (Check)

Adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelasanaan termasuk audit mutu internal.

d. Action, adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi. Mmenyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan. .

Penjaminan Mutu dibutuhkan oleh pendidikan adalah untuk ; (a) Memeriksa dan mengendalikan mutu; (b) Meningkatkan mutu; (c) Memberikan jaminan pada stakeholders; (d) Standarisasi, (e) Persaingan nasional dan internasional; (f) Pengakuan lulusan; (g) Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan; dan (h) Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh kegiatannya

Landasan yuridis SPMP UU No: 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS Pasal 1 ayat 21; Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan …. dst sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Pasal 35 ayat 1; Standar Nasional pendidikan terdiri standar isi, proses, kompetensi lulusan …. dst., dan Pasal 50 ayat 2; Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu …. dst. Beberapa Model SPM: Model SPM à Didasarkan pada: UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionaldan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Pokja Penjaminan Mutu 2003 ; (a) Penetapan Standar Mutu; (b) Pelaksanaan; (c) Evaluasi; (d) Pencapaian dan peningkatan standar; dan (e) Benchmarking.

III. Kebijakan Nasional 8 Standar Nasional Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB II pasal 2 disebutkan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar isi; (b) Standar proses; (c) Standar kompetensi lulusan; (d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) Standar sarana dan prasarana; (f) Standar pengelolaan; (g) Standar pembiayaan; dan (h) Standar penilaian pendidikan. Penjabaran dari kedelapan standar tersebut adalah sebagai berikut.

a. Standar isi adalah cakupan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara keseluruhan standar isi memuat: (1) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyususnan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan; (2) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah; (3) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyususnan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi; dan (4) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

b. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PPRI No. 19 Tahun 2005 tentang Standan Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 6). Adapun PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Proses dituangkan dalam Bab IV, yaitu mencakup aspek: (a) .Perencanaan proses pembelajaran; (b) Pelaksanaan proses pembelajaran ; (c) Penilaian hasil pembelajaran ; dan (d) Pengawasan proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien ; (a) Perencanaan Proses Pembelajaran ; Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pem-belajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. (b) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.; (c) Penilaian Hasil Pembelajaran ; Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester; (d) Pengawasan Proses Pembelajaran; Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

c. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagian dari stnadar nasional pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan SKL kita akan memiliki patok mutu (bench-mark) baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk maupun bersifat evaluasi makro seperti keevektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. SKL yang dijabarkan ke dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran digunakan sebagai pedoman penilaian. SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. SKL mencakup Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP).

SKL-SP adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada setiap satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/PaketB) dan satuan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK). Sedangkan SK-KMP adalah kualifikasi kemampuan lulusan pada setiap kelompok mata pelajaran yang mencakup agam dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, dan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, baik untuk satuan pendidikan dasar maupun satuan pendidikan menengah. SKL mempunyai tiga fungsi utama, yaitu (1) kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan (2) rujukan untuk menyusun standar pendidikan lainnya, dan (3) arah peningkatan kualitas pendidikan.

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidikan prajabatan adalah pendidikan formal untuk mempersiapkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi, sesuai dengan perundang-undangan. Kelayakan fisik dan mental pendidik dan tenaga kependidikan adalah kondisi fisk dan mental pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mengganggu pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Adapun, Pendidikan dalam jabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh pendidik dan tenaga kependidikan selama menjalankan tugas untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi akademiknya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional melalui pendidikan profesi.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rokhani, serta memilki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikasi keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilkinya. Kompe- tensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakh- lak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kopetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidiakan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana mencakup: (1) pengadaan satuan pendidikan, (2) kelengkapan prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan gedung, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, dan (3) kelengkapan sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi:(1) Perencanaan program sekolah/madrasah; (2) Pelaksanaan rencana kerja sekolah; (3) Monitoring dan evaluasi; (4) Kepemimpinan sekolah/madrasah; dan (5) Sistem informasi manajemen. Sedangkan, standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah meliputi: (1) Perencanaan program pemerintah daerah; (2) Pengelolaan program wajib belajar; (3) Pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah; (4) Pengelolaan program pendidikan keaksaraan; (5) Pengelolaan program penjaminan mutu satuan pendidikan; (6) Pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi; (7) Pengelolaan program akreditasi pendidikan; (8) Pengelolaaan program peningkatan peningkatan relevansi pendidikan; dan (9) Pengelolaan program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidiakan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, kinsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagaianya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Mengacu pada pasal-pasal dan ayat dalam Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dapat disimpulkan bahwa meskipun biaya pendidikan itu terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, namun standar pembiayaan pendidikan difokuskan pada biaya operasi pendidikan yang merupakan bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasuional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Untuk lebih melengkapi, berikut adalah PP Nomor 19 Bab IX tentang Standar Pembiayaan Pendidikan

g. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (PP Nomor 19 2005). Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Penilaian Pendidikan dibagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; (2) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (3) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; (4) penilaian hasil belajar oleh pemerintah; dan (5) kelulusan. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sedangkan, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semster, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.Ujian nasional dilaku- kan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) Pemetaan mutu pro- gram dan/atau satuan pendidikan; (2) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) lulus ujian nasional. Berikut adalah PP Nomor 19 Bab X tentang Penilaian Pendidikan.

IV. Konsep Evaluasi Diri Madrasah

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sesungguhnya tidak semata-mata dilaksanakan oleh sekolah bersama Komite Sekolahnya saja dalam Tim Pengembang Sekolah (TPS), namun juga didukung oleh kehadiran Pengawas Sekolah yang lebih berfungsi sebagai verifikator dan validator terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh sekolah bersama komitenya. Pengawas juga merupakan salah satu anggota TPS. Dengan keikutsertaan Pengawas Sekolah, diharapkan hasil pengumpulan data EDS dapat benar-benar secara valid memotret/memetakan kondisi capaian sekolah terhadap SNP atau SPM seobjektif mungkin. Keterlibatan Pengawas tidak dimaksudkan sebagai inspektur yang hanya mencari kesalahan sekolah saja, namun lebih difungsikan sebagai pembina yang juga ikut bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut melalui pengisian instrumen EDS.

1. Pengertian Evaluasi Diri Mardasah

Evaluasi Diri Mardasah (EDS) adalah proses evaluasi diri sekolah yamg bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kab/kota.

2. Tujuan Evaluasi Diri Madrasah

Tujuan evaluasi diri madrasah adalah:

a. Sekolah menilai kinerjanya berdasarkan SPMdan SNP.

b. Sekolah mengetahui tingkat pencapaian dalam SPM dan SNP sebagai dasar perbaikan.

c. Sekolah dapat menyusun RPS/RKS sesuai kebutuhan nyata menuju ketercapaian implementasi SPM dan SNP.

3. Lingkup EDS

Lingkup Evaluasi Diri Madrasah (EDS) menjawab 3 pertanyaan utama::

a. Seberapa baik kinerja sekolah kita ?

b. Bagaimana kita mengetahuinya?

c. Bagaimana kita memperbaikinya?

4. Bukti Fisik dalam EDS

a. Informasi kualitatif (yang pokok):Wawancara dengan pendidik, orang tua, peserta didik, kuesioner, observasi dll.

b. Data kuantitatif: Jumlah siswa, hasil ujian, absendi, prestasi akademik/non akademik, dsb.

c. Dokumen yang tersedia: KTSP, Silabus, RPP, Kumpulan soal, Buku laporan ke orang tua, notulen rapat guru/komisi sekolah dsb.

5. Siapa yang Melaksanakan EDS

Evaluasi Diri Madrasah (EDS) dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri atas:

a. Kepala Sekolah.

b. Wakil unsur guru.

c. Wakil Komite Sekolah.

d. Wakil orang tua siswa.

e. Pengawas – sebagai fasilitator/pembimbing

6. Apa yang perlu dalam EDS

a. Memakai Instrumen EDS dalam menilai Kinerja: Menilai SPM dan SNP dalam 4 tingkat ketercapaian.

b. Memasukkan hasilnya dalam Format Laporan: Dasar penyusunan RPS dan pengisian format MSPD.

c. Perlu kejujuran dalam menilai diri sendiri – tak perlu mengada ada sebab semuanya adalah dasar untuk mengembangkan sekolah.

V. Monitoring Sekolah dan Pemerintah Daerah (MSPD)

1. Apa Monitoring Sekolah dan Pemerintah Daerah (MSPD)?

Monitoring yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (terutama Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama) terhadap kinerja sekolah secara menyeluruh dalam mencapai SPM dan SNP dan hasilnya menjadi dasar perencanaan dan tindakan selanjutnya dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

2. Apa Tujuan MSPD

Agar instansi tingkat kab/kota dapat memperoleh data secara menyeluruh tentang kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru dalam pencapaian SPM dan SNP yang akan menjadi dasar untuk perencanaan dan tindakan perbaikan kinerja selanjutnya secara umum.

3. Penggunaan Hasil MSPD

a. Perencanaan

b. Pembiyaan dan aloksi sumberdaya dan dana

c. Pengembangan kebijakan

d. Pengembangan profesional yang berkelanjutan

e. Peningkatan sekolah

4. Monitoring Sekolah dan Pemerintah Daerah (MSPD)

a. Pengawas menyusun MSPD berdasarkan hasil EDS setiap sekolah

b. Pengawas menyusun MSPD agregasi dari seluruh sekolah yang dibina

c. Lokakarya menyusun agregasi MSPD dari seluruh laporan agregasi pengawas (bahan perencanaan dinas kabupaten/kota)

VI. Persiapan Sekolah untuk Akreditasi

Proses akreditasi memerlukan persiapan secara cermat oleh pihak sekolah. Dalam buku Panduan Persiapan Akreditasi SMP (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2007: 7 -17), disebutkan langkah-langkah yang perlu dilakukan sekolah dalam persiapan akreditasi, yaitu: (a) pemantapan rencana pengembangan sekolah dan komponen akreditasi, (b) pembentukan/ pemantapan tim penjamin mutu sekolah, (c) pemantapan sistem informasi manajemen, (d) pra-evaluasi diri untuk mengetahui kesiapan sekolah, (e) pengembangan dan pemantapan komponen sekolah, dan (f) evaluasi diri dan penyiapan aplikasi akreditasi.

1. Pemantapan RPS dan Komponen Akreditasi

a. Rencana Pengembangan Sekolah

Sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah setiap tahun melakukan perencanaan sekolah yang kemudian diformula-sikan dalam bentuk rencana pengembangan sekolah (RPS). Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

Isi RPS secara garis besar memuat antara lain: Visi, misi dan tujuan sekolah, Program-program strategis (untuk mencapai tujuan, misi dan visi), Strategi pelaksanaan, Output yang diharapkan, Rencana biaya, dan Rencana evaluasi.

b. Komponen Akreditasi

1) Kurikulum dan Pembelajaran; (a) Pelaksanaan Kurikulum; (b) Proses Pembelajaran.

2) Administrasi dan Manajemen Sekolah; (a) Perencanaan Sekolah; (b) Manajemen Sekolah; (c) Kepemimpinan; (d) Pengawasan; (e) Administrasi Sekolah

3) Organisasi dan Kelembagaan

4) Sarana dan Prasarana

5) Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.

6) Pembiayaan/Pendanaan.

7) Peserta Didik; (a) Penerimaan dan Pengembangan Peserta Didik; (b) Keluaran

8) Peran serta Masyarakat

9) Lingkungan dan Budaya Sekolah

2. Pembentukan Tim Penjamin Mutu

Tim penjamin mutu beranggotakan unsur guru, wakil kepala sekolah, dan anggota komite sekolah. Jika dimungkinkan ditambah unsur ahli dari luar sekolah, misalnya dari perguruan tinggi. Tim ini bertugas antara lain: membantu sekolah dalam merancang RPS, memantau dan mengarahkan serta memberi masukan dalam melaksanakan program-program sekolah. Dalam kaitannya dengan akreditasi tim ini harus mencermati sembilan komponen sekolah yang menjadi fokus akreditasi.

3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Sistim Informasi Manajemen (SIM) sekolah adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk mengelola informasi sekolah, yang dapat diakses secara cepat dan akurat. Melalui SIM ini pemantauan dan pengendalian segala aktivitas dapat dilakukan lebih mudah. Selain itu juga membantu menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

4. Pra-Evaluasi Diri

Evaluasi diri merupakan suatu upaya sistematis untuk menghimpun, mengolah dan menyusun informasi sebagai aspek kegiatan akademis-profesional untuk dapat menyimpulkan kinerja suatu pendidikan atau sekolah. Evaluasi diri sekali gus menjadi umpan balik guna meningkatkan kinerja sekolah. Dalam evaluasi diri dilakukan analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamat (SWOT analysis). Evaluasi diri merupakan langkah awal proses akreditasi.

Pra-evaluasi diri ditujukan untuk menilai berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapi sekolah dalam mencapai tingkat perkembangannya untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pengembangan selanjutnya. Melalui kegiatan ini sekolah akan mengetahui secara pasti kondisi mereka dalam semua aspek secara komprehensif. Hasilnya disusun dalam profil lembaga atau sekolah, yang di dalamnya telah disesuaikan dengan indikator-indikator yang akan dinilai dalam akreditasi.

5. Pengembangan dan Pemantapan Sekolah

Setiap sekolah hendaknya memiliki target atau benchmark tentang keadaan setiap komponen dan indikator yang akan di akreditasi. Apabila masih terdapat indikator yang kondisinya di bawah target maka perlu dikaji lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebabnya. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan menyusun program sekolah untuk memperbaiki komponen atau indikator tersebut. Setelah perbaikan dilakukan, maka sekolah dapat membuat evaluasi diri sebagai acuan pergajuan aplikasi akreditasi..

6. Evaluasi Diri dan Penyiapan Aplikasi Akreditasi

Berdasarkan masukan yang teliti dari Tim Penjamin Mutu, maka sekolah berusaha membenahi semua komponen dan indikator yang masih kurang melalui evaluasi diri. Faormat evaluasi diri menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh badan Akreditasi Sekolah. Semua dokumen,tidak hanya format penilaian namun juga seluruh data pendukung disiapkan baik dalam bentuk cetak mupun soft copy, sekolah dapat mengajukan aplikasi akreditasi ke Badan Akreditasi Sekolah sesuai mekanisme yang berlaku.

Bahan Bacaan

Depdiknas. 2007. Instrumen Penilaian Program Kerja Rintisan sekolah mandiri di SMA. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMA.

Depdiknas. 2007. Panduan Persiapan Akreditasi SMP. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMP.

Depdiknas. 2007. Panduan Pembinaan Sekolah Standar Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMP

Kistono AR EDS/MSPD Sebagai Komponen Utama SPMP dalam Implementasi MBS: Upaya Peningkatan Budaya Mutu Pendidikan di Tingkat Sekolah
http://dir.groups.yahoo.com/group/klubguruindonesia/message/29558, 15/6/2011 Jum’at.

Surya Dharma, MPA., Ph.D, Monitoring Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan Akreditasi Sekolah, Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Bidang Akadamik, Direktirat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.


[1] Hujair AH. Sanaky, Dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Tags: artikel